PKB Sentil Sejumlah Menteri Kampanye 2024, Pengamat: Tak Ada Pihak yang Bisa Batasi Hak Politik Seseorang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan semua pihak tidak berhak membatasi hak politik seseorang, termasuk dalam rangka kampanye Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi sindiran Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid terhadap sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk kampanye politik.

"Meskipun sekarang ada beberapa menteri yang kelihatannya sedang mempersiapkan atau tertarik untuk ikut perhelatan capres, itu kesempatannya terbuka," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

"Dan artinya enggak bisa juga kita kemudian membatasi aktivitas politik menteri-menteri tersebut. Nah, begitu juga Pak Jazilul," sambungnya.

Arya kemudian mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap dijamin kebebasan berpendapat dan hak politiknya.

Oleh karena itu, tidak ada yang dapat melarang atau membatasi hak politik setiap orang, termasuk menteri yang dinilai melalukan aktivitas kampanye.

"Presiden saja enggak membatasi, jadi presiden saja memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk ikut melakukan aktivitas-aktivitas politik," jelasnya.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksud tersebut.