Salin Artikel

Jokowi Dinilai Bisa Mediasi Biden-Putin soal Ukraina Sebelum KTT G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bisa melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta sekutunya dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menengahi pertikaian konflik militer di Ukraina.

Hal itu dianggap menjadi langkah terakhir jika berbagai upaya diplomasi lain sudah ditempuh, tetapi belum membuahkan hasil sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada November mendatang.

Hikmahanto menyatakan usulan supaya Jokowi terlibat langsung menjadi penengah dalam persoalan itu adalah jalan terakhir jika AS dan Rusia masih tetap berseteru terkait konflik di Ukraina. Dia mengatakan, yang dikhawatirkan adalah jika atmosfer perselisihan itu sampai terseret dan memengaruhi agenda KTT G20.

"Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu (Retno Marsudi) dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers, Kamis (24/3/2022).

Menurut Hikmahanto, terjadinya konflik di Ukraina menjadi ujian bagi politik luar negeri dan prinsip diplomasi Indonesia supaya tidak terpengaruh dengan persoalan itu, tetapi juga harus bisa memberikan jalan keluar. Sebab, saat ini Indonesia memegang kepresidenan G20 dan keputusan apa pun yang diambil dipastikan menjadi sorotan dunia.

"Indonesia pun menjadi medan tarik-menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 bukan November mendatang," ujar Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, langkah lain dalam diplomasi yang bisa ditempuh Indonesia terkait permasalahan itu Kementerian Luar Negeri harus bertindak menjadi juru damai atas konflik itu.

"Kemenlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama," ucap Hikmahanto.

Selanjutnya, kata Hikmahanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia.

Taktik diplomasi lainnya, menurut Hikmahanto, adalah Menlu Retno atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan jalan keluar yang ditawarkan oleh Indonesia.

Pada tahapan ini prinsip aktif dalam diplomasi Indonesia harus diwujudkan sebaik mungkin sebagai upaya mengelola dan mencari jalan keluar penyelesaian konflik itu.

KTT G20 ke-17 itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina, sedangkan China dan India mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan, Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya diizinkan menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah G20 telah mengundang Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi itu yang akan digelar di Bali pada November mendatang.

"Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang," katanya kepada wartawan.

Vorobieva mengatakan, upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah menurut dia jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.

"Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat," kata Vorobieva.

Pemerintah China kemarin juga menyatakan menolak saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20. Menurut mereka, Rusia adalah anggota penting G20.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/08070081/jokowi-dinilai-bisa-mediasi-biden-putin-soal-ukraina-sebelum-ktt-g20

Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke