PKB Sebut Ada Menteri Kampanye Capres, PPP: Tak Masalah Bekerja Lalu Ditafsir sebagai Kampanye

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menduga ada menteri memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024.

Arsul mengatakan, kegiatan menteri sah-sah saja disebut sebagai kampanye asalkan tidak mengganggu kinerja dan tidak dilarang presiden.

"Dalam arti target-target yang dibebankan sebagai tugas kementeriannya bisa diselesaikan dengan baik, maka kemudian melakukan kegiatan yang bisa ditafsiri sebagai kampanye awal itu ya bukan hal yang perlu dipermasalahkan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Kendati begitu, Arsul mengingatkan bahwa kampanye itu juga dengan catatan tidak menggunakan anggaran maupun fasilitas negara.

Untuk itu, PPP mempertanyakan kembali apakah kegiatan yang ditafsir sebagai kampanye Pilpres itu mengganggu kerja menteri dalam tupoksinya.

"Jadi bagi PPP tekanannya adalah apakah menteri yang bersangkutan menjadi kedodoran atau tidak dengan tugas-tugasnya, terkait dengan kegiatan yang ditafsiri kampanye awal tersebut," imbuh dia.

"Jika tidak (mengganggu kinerja) dan menteri yang bersangkutan adalah pimpinan parpol ya masih bisa ditoleransi," sambungnya.

Untuk itu, Arsul kemudian menyarankan sentilan itu perlu dibandingkan dengan anggota DPR.

Pasalnya, anggota DPR pun memiliki kerja khusus di antaranya dalam proses pembuatan legislasi.

"Bagi PPP, jika kita mau melakukan ukuran yang kaku, yakni harus fokus kerja, maka ini juga berlaku bagi yang ada di DPR," katanya.

"Capres atau cawapres potensial yang ada di DPR juga mestinya harus fokus dengan tugas-tugas konstitusionalnya," pungkas Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menuju Pilpres 2024.

Namun, dia tak menyebutkan siapa menteri-menteri yang dimaksud.

"Agar para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden maka fokuslah pada tugas itu," sambung dia.