Mungkinkah Pemilu 2024 Terapkan Sistem E-Voting?

Usulan ini disampaikan Johnny dalam Rapat Digitalisasi Pemilu, Selasa (22/3/2022).

Menurut Johnny, pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu 2024 memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kontestasi politik yang legitimate.

"Baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Pelaksanaan e-Voting tersebut, kata dia, melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

Meski demikian, ia menekankan, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya proses Pemilu secara digital saja.

Namun, kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

“Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi Pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia," ucap dia.

Selain itu, Johnny mengatakan, India tengah melaksanakan digitalisasi tahapan Pemilu, di mana KPU India bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang mengemban teknologi blokchain.

Ia mendorong Indonesia melakukan benchmark, studi tukar informasi, pengetahuan serta pengalaman dengan India terkait pelaksanaan e-voting tersebut

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita," kata Johnny.

Lantas, mungkinkah Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem e-voting?

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya belum mempertimbangkan Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem e-voting.

“Kalau e-voting itu maksudnya langsung (mencoblos) online, itu masih sekitar 40 persen kabupaten belum terkoneksi internet, belum listriknya,” kata Hasyim dalam program GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Hasyim mengatakan, mekanisme e-voting bisa bermacam-macam, dilihat dari praktik di berbagai negara.

Namun, apa pun metodenya, e-voting diklaim sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik di suatu negara.

Selain itu, keamanan data suara menjadi isu yang sangat disorot.

Ia mencontohkan, bagaimana Jerman, negara dengan teknologi maju dan kematangan demokrasi yang baik, akhirnya kembali ke sistem pemilu konvensional.

“Pertanyaannya, siapa yang bisa melacak server (yang berisi data suara), padahal pemilu ada aspek rahasia. Kalau kemudian datanya dipertanyakan, jangan-jangan digeser atau terbaik, itu yang menjadi pertimbangan hakim MK di Jerman membatalkan (e-voting), kembali pakai surat suara manual, kertas,” ujar dia.

Hasyim mengatakan, masyarakat Indonesia tergolong bukan masyarakat dengan kepercayaan politik yang tinggi.

Ia mencontohkan, saat warga mencurigai KPU pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, hanya karena laptop yang digunakan merupakan barang hibah dari Pemprov DKI yang gubernurnya, Basuki Tjahaja Purnama, ikut dalam kontestasi.

“Makanya yang paling penting itu political trust terhadap proses,” kata Hasyim.

Berdasarkan hal tersebut, ia menilai, metode pemungutan suara secara konvensional masih jadi pilihan paling tepat saat ini.