Awal Mula Lahirnya Partai Politik

Partai politik dewasa ini identik sebagai lembaga penyambung lidah rakyat. Akan tetapi, seiring perkembangannya tidak semua partai politik berperan sebagai wadah aspirasi rakyat.

Lalu, bagaimana awal mula munculnya partai politik?

Kelahiran Partai Politik

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir secara spontan seiring dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik.

Maka, partai politik berkembang menjadi penghubung atau jembatan antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Di negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan dan berwenang membuat kebijakan publik.

Namun, di negara-negara totaliter, gagasan partisipasi rakyat didasari oleh pandangan elit politik bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng.

Miriam Budiardjo menilai kelahiran partai politik menjadi awal mula perkembangan di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis. Kegiatan politik mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik yang mempertahankan kepentingan umum kaum bansawan terhadap tuntutan raja.

Dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa untuk menjalin hubungan tetap antara kelompok politik dengan kelompok massa yang sepaham, maka lahirlah partai politik.

Lahirnya partai politik didasari oleh beberapa hal yang dapat digolongkan ke dalam tiga teori yaitu teori kelembagaan, teori situasi historis, dan teori pembangunan.

Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan lahirnya partai politik mengemukakan bahwa partai politik dibentuk oleh anggota parlemen yang awal mulanya ditentukan dengan pengangkatan, lalu menginginkan adanya kontak dengan masyarakat untuk mendapat dukungan.

Akan tetapi, setelah itu bermunculan partai politik yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak puas dan merasa partai yang dibentuk oleh pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia yang dipelopori oleh lahirnya Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada masa perjuangan kemerdekaan.

Teori kelembagaan juga menjelaskan bagaimana masyarakat negara maju yang merasa kepentingannya tidak terwakili kemudian membentuk partai politik seperti, Partai Buruh di Inggris dan Australia, serta Partai Hijau di Jerman.

Teori Situasi Historis

Teori situasi historis lahirnya partai politik menjelaskan krisis situasi historis terjadi ketika sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan corak masyarakat. Perubahan corak masyarakat tradisional menjadi corak masyarakat modern atau kompleks.

Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah:

• Pertambahan jumlah penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan.
• Perluasan pendidikan.
• Meningkatnya mobilisasi penduduk.
• Perubahan pola pertanian menuju industri.
• Partisipasi media.
• Ekonomi berorientasi pasar.

Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan krisis keabsahan wewenang atau legitimasi dan partisipasi.

Masyarakat mulai mempertanyakan dasar kewenangan pihak yang memerintah dan menuntut agar dilibatkan dalam proses politik. Untuk mengatasi krisis, maka dibentuklah partai politik.

Teori Pembangunan

Teori pembangunan lahirnya partai politik dimulai dari meningkatnya modernisasi sosial, pendidikan, kesehatan, teknologi, banyaknya kelompok kepentingan dan penekan yang memunculkan kebutuhan akan organisasi politik untuk memadukan beragam aspirasi tersebut.

Partai politik lahir untuk melakukan sinkronisasi kondisi percepatan perubahan agar terjadi kesinambungan.

Perbedaannya dengan teori situasi historis adalah dalam teori situasi historis, perubahan menimbulkan krisis yang dari krisis tersebut lahirlah partai politik.

Pada teori pembangunan, perubahan itu secara langsung menimbulkan konsekuensi lahirnya partai politik.

Referensi

• Andriyan, Dody Nur. 2016. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish
• Harnawansyah, Fadhillah. 2019. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
• Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama