Pimpin Sidang IPU Ke–144, Puan Sebut Parlemen Perlu Mobilisasi Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mobilisasi aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

“Parlemen juga dituntut untuk lead by example atau menjadi contoh pemimpin yang baik dalam menjalankan program kerja yang ramah lingkungan,” katanya seperti yang dimuat dalam laman dpr.go.id, Senin (21/3/2022).

Pernyataan tersebut Puan sampaikan saat sesi Governing Council IPU Assembly dalam Sidang Umum Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin.

Menurut Puan, forum IPU ke-144 memberi kesempatan bagi parlemen untuk berada di garda terdepan dalam mencapai zero emission atau emisi nol.

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh dunia untuk melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum bertemakan "Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change" itu, ia mengatakan, perubahan iklim merupakan krisis nyata dan telah terjadi lebih cepat dari masa–masa sebelumnya.

“Saat ini bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 sampai 2030, maka target pemanasan bumi 1,5 hingga 2 derajat celsius sulit tercapai,” imbuh Puan.

Untuk mengatasi itu, ia mendorong agar pertemuan forum parlemen internasional seperti IPU dapat memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain dorongan, sebut Puan, diperlukan pula komitmen negara–negara berkembang melalui bantuan dana maupun investasi untuk mendukung transisi dan transfer teknologi energi bersih.

Kontribusi bersama menjawab tantangan global

Selain isu perubahan iklim, Puan berharap, forum IPU dapat menjadi momentum bersama bagi parlemen dunia untuk berkontribusi menjawab tantangan global.

Ia menyebut tujuan pembentukan IPU pada 1889 dalam memperjuangkan perdamaian dinilai masih relevan. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas dunia yang masih mengalami tantangan konflik hingga kini di berbagai belahan dunia.

“Invasi yang terjadi di Ukraina, pencapaian kemerdekaan penuh Palestina, krisis demokrasi di Myanmar, dan berbagai konflik menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya keras menuju perdamaian,” kata Puan.

Untuk mewujudkan perdamaian, ia mengatakan, parlemen perlu berperan aktif menjembatani perbedaan antar negara dan berupaya membangun saling kepercayaan.

Puan pun mendorong terwujudnya diplomasi preventif untuk menghindari terjadinya perang dan konflik.

“Kita (parlemen) harus selalu membangun kebiasaan berdialog dan selalu mengutamakan diplomasi. Semua negara harus mematuhi hukum internasional piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menghormati integritas teritorial suatu negara,” ucapnya.

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, Puan mengajak negara–negara parlemen dunia mendorong akselerasi pemerataan vaksin global. Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022 dapat tercapai.

“Dalam melakukan pemulihan global, kita (parlemen) tidak cukup hanya menekankan kepada agenda pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kita harus mendorong agar agenda pemulihan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional,” ujarnya.