Salin Artikel

Pernyataan Megawati soal Minyak Goreng Dinilai Blunder dan Tak Solutif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri soal minyak goreng blunder.

Menurut dia, di tengah situasi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak, tidak semestinya Megawati melempar pernyataan yang kurang sensitif pada keadaan.

"Pernyataan Megawati tersebut blunder karena kurang peka dan tak solutif," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (19/3/2022).

Ujang menilai, mestinya Megawati meminta dua kader PDI-P, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk mengamankan pasokan minyak goreng alih-alih meminta meminta masyarakat memperbanyak merebus atau mengukus makanan.

Menurut Ujang, pernyataan Mega itu tidak tepat lantaran tidak semua makanan bisa direbus ataupun dikukus.

"Bukannya minyak goreng yang langka itu dicari atau dihadirkan, tetapi rakyat diminta untuk merebus makanan," ujarnya.

Selain itu, kata Ujang, pernyataan Mega tidak menyentuh akar persoalan. Seharunya, yang disoroti Mega ialah banyaknya rakyat yang menjerit karena minyak goreng langka dan mahal beberapa bulan belakangan.

Padahal, jika hendak berkontribusi menyelesaikan persoalan, Presiden ke-5 RI itu bisa saja mendorong kader-kader PDI-P di DPR untuk membuat hak angket guna mengusut permainan mafia minyak goreng.

Ujang pun menilai bahwa kepekaan elite politik terhadap penderitaan rakyat mulai terkikis, luntur, bahkan hilang.

"Jika rakyat butuh minyak goreng ya kasih minyak goreng. Jangan dikasih tempe, tahu, atau yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, pernyataan Megawati soal minyak goreng viral dan menuai banjir kritik.

Sebab, di tengah langka dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia, Megawati justru mengaku heran banyak warga rela mengantre lama untuk membeli barang tersebut.

Megawati juga bertanya-tanya, apakah semua ibu hanya menggoreng makanan saja setiap harinya sampai harus berebutan mendapatkannya.

"Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?" kata Megawati dalam webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus.

"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia lho. Lha kok njelimet (rumit) gitu," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/12585901/pernyataan-megawati-soal-minyak-goreng-dinilai-blunder-dan-tak-solutif

Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke