Tak Puas dengan Pernyataan Jokowi Soal Stunting, Megawati: Harusnya Tidak Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak puas dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai realisasi penurunan angka stunting.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah berani untuk menargetkan angka stunting di Indonesia menjadi 0 persen, alih-alih menurunkan.

"Pak Jokowi bilang stunting sudah mulai ada penurunan, buat saya, saya tidak puas. Stunting harusnya tidak ada di republik ini dengan anemia. Titik. Bisakah itu dilakukan? Tentunya bisa," kata Megawati seperti dikutip dari webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Ia pun mengatakan, permasalahan pencegahan stunting sebenarnya bukan masalah anggaran, namun bagaimana cara komunikasi pemangku kebijakan kepada masyarakat.

Megawati menilai, seharusnya pejabat publik bisa memberikan arahan kepada masyarakat dengan kalimat sederhana mengenai cara untuk memenuhi nutrisi anak sebagai langkah pencegahan stunting.

"Saya selalu diomongkan, kalau orang miskin duitnya nggak ada. Tapi coba, kamu punya kebun tidak? Mengapa tidak ditanam di kebon itu hal-hal yang praktis untuk jadi makanan, misalnya sawi, kangkung, bayam, itu kan mudah," kata Megawati.

Pemerintahan Presien Joko Widodo sendiri menargetkan persentase stuning bisa diturunkan dari 24,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usia mengikuti ratas pengendalian stunting di Istana Kepresidenan, Selasa (11/1/2022).

"Tadi Bapak Presiden memberikan target yang jelas, yaitu menurunkan stunting kita. Per tahun 2021 ini kan ada di angka 24,4 persen. Beliau mengharapkan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024," ujar Budi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Merujuk kepada target tersebut, Kemenkes melakukan perhitungan bahwa per 2022 penurunan angka stunting harus berkisar 2,7 persen.

Besaran penurunan rata-rata 2,7 persen ini pun akan menjadi rujukan setiap tahun.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar tahun depan kalau bisa turun 3 persen. Rata-rata memang harus turun 2,7 persen kalau mau mencapai angka 14 persen (pada 2024)," ujar Budi.