Salin Artikel

Meski Tak Jadi Agenda Utama, Konflik Rusia-Ukraina Mungkin Saja Dibahas di IPU Ke-144

"Saya kira kami tidak membahas itu, tetapi tidak mungkin hal tersebut tidak disampaikan nanti dalam IPU, karena menyangkut isu yang seksi dan menyangkut keamanan dunia saat ini," kata Hafidz dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Hafidz mengatakan, secara global IPU akan membahas situasi pandemi Covid-19 dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Selain itu, secara global IPU akan membahas seperti apa penegakan demokrasi berjalan.

"Nanti akan kami lihat ada HAM (hak asasi manusia) dan perdamaian dan keamanan dunia yang tentu saja, saudaraku dari media sosial akan mempertanyakan juga, apa kaitannya Ukraina dan Rusia," ujar dia.

Terkait agenda IPU, Hafidz menyebutkan bahwa Indonesia menawarkan empat poin yang akan dibahas. Pertama, mengenai persoalan pemanasan global dua derajat celsius. Pergelaran IPU dinilai akan mendorong upaya menjaga kenaikan di bawah satu derajat celsius.

Kedua, terkait langkah-langkah negara agar meningkatkan kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim.

"Ketiga, untuk menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi karbon," tambah dia.

Keempat, untuk mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan serta solidaritas global.

"Jadi ini kata pemancing kami. Tentu saja empat isu tersebut akan terus berkembang," imbuh dia.

Indonesia menjadi tuan rumah IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. Acara ini berlangsung pada 20-24 Maret 2022. Acara tersebut mengusung tema "Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change".

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/16580631/meski-tak-jadi-agenda-utama-konflik-rusia-ukraina-mungkin-saja-dibahas-di

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke