Salin Artikel

Survei Charta Politika: Publik di Jabar Lebih Puas dengan Kinerja Pemprov Dibandingkan Pemerintah Pusat

Survei ini dilakukan di Provinsi Lampung pada 27 Januari-2 Februari 2020. Sementara di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, survei digelar pada 3-9 Februari 2022.

Survei melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95%.

Margin of error untuk survei di Jawa Timur sebesar +/- 2.82%. Lalu di Lampung +/- 3.46%, dan di Jawa Barat +/- 2.83%.

Dari survei Charta Politika yang dirilis hari ini, Rabu (16/3/2022), tingkat kepuasan publik di 3 provinsi tersebut berada di atas 50%.

Survei yang dilakukan di Lampung menunjukkan ada 81% responden yang puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hanya 18% yang menyatakan tidak puas, dan sisanya tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Lalu di Jawa Timur, sebanyak 78% responden menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mereka yang merasa tidak puas ada 19,1%, dan 2,9 menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu di Jawa Barat, kepuasan publik untuk Jokowi-Ma'ruf sebesar 67,4%. Responden yang merasa tidak puas ada 30,6%. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.


Kepuasan publik kepada pemerintah daerah

Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat, Charta Politika juga melakukan survei kepuasan masyarakat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung mengenai kepemimpinan di daerah.

Penilaian responden di Lampung cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim.

Sebanyak 73,9% responden merasa puas dengan kinerja Pemprov Lampung, dan 23,8% mengaku tidak puas. Sisanya tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Kemudian responden Jawa Timur punya kepuasan yang tinggi terhadap pemerintahan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Hanya 8,7% yang menyatakan tidak puas.

Untuk yang menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab mengenai kinerja Pemprov Jatim ada 3,1%.

Kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja pimpinan daerahnya juga terbilang cukup tinggi. Sebanyak 73,2 responden puas dengan kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum.

Responden yang menyatakan tidak puas dengan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ada 22%. Sisanya menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

"Masyarakat Jawa Barat lebih puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Hal ini didasari oleh tingginya angka kepuasan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dari 70%, sedangkan kepuasan terhadap Pemerintah pusat masih di bawah 70%," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/18595211/survei-charta-politika-publik-di-jabar-lebih-puas-dengan-kinerja-pemprov

Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke