Wacana Penundaan Pemilu, Politisi PDI-P Curiga Ada "Harmoko" di Sekitar Jokowi

Hal itu ia sampaikan lantaran menduga, ada pihak berperan seperti Harmoko yang dikenal menyampaikan laporan pada Presiden Kedua Soeharto bahwa masyarakat masih menghendakinya menjadi presiden.

"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang enggak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya," kata Masinton dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Anggota Komisi XI DPR itu kemudian menyoroti wacana penundaan pemilu 2024.

Dia menduga, wacana penundaan pemilu itu juga dilancarkan oleh sosok seperti Harmoko di saat ini dengan narasi ada rakyat menghendaki Joko Widodo (Jokowi) maju presiden tiga periode.

Oleh karena itu, Masinton mengingatkan terbukanya ruang dialog terkait wacana penundaan pemilu.

Hal itu diperlukan untuk mengetahui urgensi usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden datang dari kehendak masyarakat atau bukan.

"Dengan tadi datang sebagai aspirasi rakyat secara luas atau hanya datang dari kemauan elite. Agar apa? Agar kita tidak selalu dalam keadaan darurat terus, situasi yang transisional terus," ungkap dia.

Di sisi lain, soal usulan penundaan Pemilu 2024, dia menilai harus mengedepankan demokrasi dialog.

Ia menekankan agar semua pihak tidak menggunakan demokrasi dengan model top down. Utamanya, mengeklaim atas nama keinginan rakyat.

"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," pungkasnya.

Sebagai informasi, Harmoko pada 1997 pernah menyampaikan laporan kepada Presiden Soeharto.

Isi laporan yang disampaikan Harmoko mengeklaim bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI periode berikutnya.

Saat ini, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir. Hal itu juga diiringi dengan isu penundaan pemilu yang pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.