Sejumlah Barang Mewah Doni Salmanan Disita, Nilainya Ditaksir Rp 64 Miliar

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri mengatakan, keseluruhan aset yang disita bernilai Rp 64 miliar.

"Total barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini sebanyak 97 item. Total nilai estimasi barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih Rp 64 miliar," kata Brigjen Asep di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Asep kemudian merinci barang bukti yang disita meliputi dua rumah di wilayah Candra Asih Kota Baru Parayangan dan di Soreang Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya, uang tunai sebesar Rp 3,3 miliar.

"Ada dua bidang tanah yang masing-masing luasnya pertama 500 meter persegi, yang ada di Candra Asih Kota Bandung dan sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang ada di Soreang Banjaran," ujar Asep.

Asep juga mengungkapkan, ada 18 kendaraan roda dua milik Doni yang sudah disita. Beberapa di antaranya yakni dua unit motor Kawasaki Ninja, satu unit motor BMW, satu motor Ducati Superleggera, lima unit motor Yamaha Gear, satu unit motor KTM, serta satu unit motor MSI.

"Untuk kendaraan roda dua ada 18," ucap Asep.

Selanjutnya ada enam kendaraan roda empat yang disita, yakni satu unit kendaraan Porsche 911 Carera 4S, satu unit mobil Lamborghini, dua unit kendaraan Honda CRV, satu mobil BMW, serta satu unit mobil Fortuner.

Penyidik juga menyita barang bukti lain seperti sejumlah akun email, Youtube, dan media sosial Doni.

Asep juga menambahkan, pihaknya menyita 27 dokumen seperti sertifikat hak milik, buku tabungan, kartu debit ATM, STNK, dan BPKB.

"Ada juga mutasi rekening dan pelat kendaraan roda dua," imbuhnya.

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam pada 8 Maret 2022. Doni dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Doni dijerat Pasal 45 ayat 1 junto 28 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elekrronik (ITE), Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).