Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata Jokowi, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang tidak sebentar.

Menurut dia, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini. Oleh karenanya, infrastruktur harus segera dibangun.

Presiden pun berharap pembangunan IKN Nusantara ke depan berjalan dengan baik.

"Kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita nanti menyiapkan kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu DED (detailed engineering design) dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti," kata dia.

Ia juga berharap, keberadaan IKN Nusantara ke depan mampu mengurangi kesenjangan populasi di tanah air. Sebab, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta.

Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai penjuru.

Pemindahan ibu kota negara juga diharapkan berimbas pada pemerataan ekonomi. Jokowi mengatakan, 58 persen perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau ini semua tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN. Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.