Proyek IKN Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria Secara Luas

Ketua Departemen Bidang Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian Maulana, membandingkan megaproyek ini dengan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini juga banyak memicu konflik agraria, baik pembangunan bandara, bendungan, jalan tol, PLTA, dan lain-lain.

Konflik di Desa Wadas, Purworejo, misalnya, menuai banyak sorotan karena warga bersikeras menolak proyek, sedangkan pemerintah bersikukuh melanjutkan proyek tersebut.

"Bayangkan, PSN kecil yang itu dikerjasamakan dengan pengusaha, misalnya Wadas atau konflik-konflik di Kulonprogo, Majalengka (pembangunan Bandara Kertajati), sekelas itu saja menimbulkan konflik yang begitu banyak," kata Roni dalam diskusi virtual yang dihelat pada Senin (14/3/2022).

Roni mengungkapkan, potensi konflik di kawasan IKN bisa sangat luas karena megaproyek ini saja mencakup 256.142 hektar. Luasan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Dari segi jumlah masyarakat adat saja, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada akhir 2021 lalu telah mengidentifikasi sedikitnya 20.000 orang akan terdampak pembangunan megaproyek IKN.

Jumlah itu belum menghitung jumlah masyarakat lokal lain yang tidak termasuk dalam komunitas masyarakat adat, namun ruang hidupnya juga kemungkinan bakal terampas.

Sebelum kehadiran megaproyek IKN saja, banyak kawasan di Kalimantan Timur sudah mengalami konflik agraria akibat tumpang tindih lahan konsesi perusahaan.

KPA mencatat, dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya muncul 50 konflik agraria dengan luas 64.000 hektar terjadi di Kalimantan Timur.

"Bayangkan ini ada 200-an ribu hektar kawasan di Kalimantan Timur yang akan menjadi wilayah ibukota negara baru. Bisa terbayang bagaimana konflik ini tentu akan sangat luas," kata Roni.

"Intervensi aparat bersenjata tentu akan ditemukan di wilayah-wilayah, karena mereka akan beralasan mengamankan proses pembangunan Pak Jokowi, sehingga konflik agraria mau tidak mau akan dihadapi oleh rakyat di Kalimantan itu," jelasnya.