Wacana Penundaan Pemilu Gunakan Analisis Big Data Dipertanyakan, Adian Napitupulu: Kehendak Rakyat atau Bukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menarik minat banyak pihak untuk berkomentar. Termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu.

Adian mempertanyakan argumentasi beberapa pejabat dan elite partai politik yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan secara gamblang mengeklaim analisis big data bahwa rakyat menginginkan hal tersebut.

Dia mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan," kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).

Politisi PDI-P itu melihat, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk disetujui.

Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai yang menolak wacana justru menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju hanya 187.

Sebaliknya, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.

"Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak," ungkap Adian.

Melihat berbanding terbaliknya hasil antara hasil survei dan analisis big data, Adian pun kembali mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Ia mempertanyakan mana alat ukur yang perlu dipercaya terkait kehendak rakyat dalam wacana penundaan pemilu.

"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," jelasnya.

Lebih lanjut, Adian menilai hasil sejumlah lembaga survei nasional justru memaparkan data yang lengkap dari responden atau masyarakat.

Sementara, paparan big data dinilai hanya disampaikan dalam pernyataan politisi atau pejabat tanpa publikasi resmi yang detail.

"Di semua media, hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?," tanya Adian.

Selain itu, Adian berpandangan tidak ada paparan yang secara ilmiah dalam big data menjelaskan beberapa tolak ukur untuk menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

"Metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau apa sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail," tutur Adian.

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.

Analisis big data pun digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.

Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya dikabarkan menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu.