Salin Artikel

Ibu Kota Negara Segera Pindah, Jokowi: Jakarta Kita Perbaiki, Bukan Ditinggalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak akan meninggalkan begitu saja DKI Jakarta meski kelak ibu kota negara (IKN) dipindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Menurut dia, bersamaan dengan pembangunan IKN, pemerintah bakal memperbaiki kawasan DKI.

"Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi," kata Jokowi dalam rapat terbatas pembahasan IKN bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Jokowi pun memerintahkan jajarannya agar menyampaikan narasi yang sama soal alasan pemindahan ibu kota negara.

Bahwa proyek ini, kata dia, berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Sebab, 58 persen produk domestik bruto (PDB) berpusat di Pulau Jawa.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemindahan ibu kota berkaitan dengan masalah ketimpangan populasi. Ia mengatakan, 56 persen penduduk Indonesia berkutat di Pulau Jawa saja.

"Komunikasi berbagai elemen, kenapa sih ada pemindahan ini," perintah Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN, utamanya yanga berada di kawasan inti pemerintahan.

Secara khusus ia menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar secepatnya menyelesaikan urusan terkait dengan status tanah kawasan IKN.

Menteri BPN juga diperintah Jokowi untuk melakukan identifikan dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai perusahaan maupun masyarakat.

Ia menekankan, pengadaan tanah di kawasan IKN hanya dapat dilalihkan ke instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan.

Selain itu, presiden mewanti-wanti supaya penerbitan hak atas tanah di wilayah ibu kota negara baru betul-betul dihentikan.

"Nanti saya minta Pak Menteri ATR BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," ujarnya.

Terakhir, Jokowi berpesan agar pembentukan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN segera diselesaikan.

"Kita harapkan kalau bisa di bulan Maret ini sudah selesai," kata dia.

Adapun pembangunan IKN Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022.

Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.

"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022) sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.

Jokowi memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/19283881/ibu-kota-negara-segera-pindah-jokowi-jakarta-kita-perbaiki-bukan

Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke