Minta Isu Penundaan Pemilu Diakhiri, Surya Paloh: Curahkan Energi pada Hal yang Lebih Produktif

Paloh menilai, energi yang ada semestinya disalurkan untuk kepentingan yang lebih besar demi kemaslahatan bangsa dan negara.

"Jadi tidak ada polemik lagi ke depan. Kami menyadari betapa energi yang kita miliki bisa kita curahkan lebih fokus pada hal yang lebih produktif," kata Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Paloh pun menegaskan bahwa Nasdem telah menolak wacana itu.

Ia juga mengaku enggan mengambil posisi proaktif untuk menyatukan pendapat antarpartai politik dalam menyikapi isu tersebut.

"Tapi kalau saya diminta sebagai kakak, sebagai senior, tentu saya harus ambil inisiatif itu," kata Paloh.

Paloh menambahkan, partainya juga tetap menghargai sikap partai politik lain yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Namun, ia menekankan bahwa isu tersebut sebaiknya diakhiri karena masih banyak persoalan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

"Tidak perlu ada satu diskursus berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini gagasan atau pemikiran yang ditawarkan bisa berjalan, Nasdem tetap menghargai," ujar Paloh.

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa konstitusi harus ditaati meskipun ia tidak mempersoalkan munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuh Jokowi.