Tak Setuju Wacana Tunda Pemilu, Sekum Muhammadiyah: Pemimpin Harus Tinggalkan Warisan Baik

Mu'ti mengingatkan agar jangan sampai generasi muda Indonesia justru mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya.

"Mari kita meninggalkan legacy yang baik sebagai pendidikan dan sebagai keteladanan bagi putra-putri bangsa. Jangan sampai bangsa kita ini, terutama generasi muda ini, mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya," kata Mu'ti dalam webinar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Rabu (9/3/2022).

Mu'ti menuturkan, para pemimpin semestinya meninggalkan warisan yang baik agar tercatat sebagai sosok yang menorehkan sejarah indah bagi bangsa Indonesia.

Menurut Mu'ti, warisan itu pun dapat tetap ditinggalkan dalam masa jabatan yang singkat, tidak diukur dari panjangnya waktu seseorang memimpin.

"Banyak pemimpin dalam waktu singkat tapi dia meninggalkan legacy yang luar biasa untuk negara, dan banyak orang yang dengan suka hati turun, justru ketika dia sedang di puncak popularitas," kata Mu'ti.

Namun, sayangnya, menurut Mu'ti para pemimpin di Indonesia justru baru ketahuan memiliki banyak masalah ketika berada di penghujung masa jabatannya atau setelah lengser.

"Ini menurut saya sudah bukan legacy yang baik," kata Mu'ti.

Oleh karena itu, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya bersikap menolak gagasan menunda Pemilu 2024 meski sah-sah saja jika wacana tersebut disampaikan sebagai bagian dari demokrasi.

"Tapi kalau sampai itu terjadi, itu melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan amendemennya itu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode," kata Mu'ti.

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa konstitusi harus ditaati meskipun ia tidak mempersoalkan munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuh Jokowi.