Merayu Warga untuk Pindah Dinilai PR Besar Pemerintah di Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Merayu penduduk untuk mau pindah dan menempati Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) dinilai menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus dipikirkan pemerintah dalam proyek itu.

"PR besar dalam membangun kota, tantangannya adalah membawa orang masuk. Migrasi atau perpindahan penduduk," kata Pakar perencanaan kota Hendricus Andy Simarmata kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Andy ada beberapa cara yang bisa dilakukan Pemerintah untuk merayu penduduk supaya mau pindah ke IKN Nusantara. Yang paling utama menurut dia adalah IKN Nusantara harus menawarkan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan kenyamanan menurut Andy adalah dalam proses pembangunan itu pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan kebutuhan para penduduk, seperti yang mereka temukan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

"Minimal yang calon pendudukan temukan di Jakarta ada di tempat dia pindah. Seperti rumah sakit dengan pelayanan yang bagus baik swasta atau pemerintah, sekolah yang bagus dan lain sebagainya," ucap Andy.

Optimis

Andy mengatakan, dalam menghadapi proyek pembangunan IKN Nusantara itu Pemerintah diharap tetap optimis tetapi jangan berlebihan dalam berharap. Sebab menurut dia selama ini Pemerintah terbukti mampu mengelola dan mengambangkan berbagai kota di Indonesia.

Akan tetapi, kata Andy, memang agak sulit mengukur keberhasilan pembangunan sebuah kota di Indonesia karena perbedaan sistem. JIka dibandingkan dengan luar negeri, Indonesia tidak mempunyai kementerianyang khusus menangani pembangunan kota.

"Sedangkan di Indonesia perkembangan sebuah kota tergantung dari wali kota. Kita enggak mengenal manajer kota. Seingga sulit mengukur keberhasilan kota karena jabatan wali kota kan politis, bukan profesional," ujar Andy.

Andy menganjurkan pemerintah menggandeng pihak swasta yang memang piawai dalam bidang pembangunan atau berkecimpung di bidang properti. Sebab menurut dia pemerintah nantinya akan kesulitan jika hanya mengandalkan anggaran untuk pembangunan.

"Ajak saja swasta, tapi ini bukan mengarah kepada tuduhan oligarki ya. Pemerintah nanti yang menetapkan bagaimana rancangan dan pembagian lahannya dan harus tegas. Kalau swasta kan mereka profesional, orientasinya bisnis dan mencari keuntungan, tinggal pemerintah yang harus mengaturnya, jadi panglima, kan yang punya tanahnya pemerintah," ucap Andy.