[POPULER NASIONAL] Jimly Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden Khianati Negara | Syarat Perjalanan Domestik

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pendapat pakar hukum tata negara Jimly Asshidique terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Selasa (9/3/2022).

Selain itu, pemberitaan mengenai perjalanan domestik terbaru juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel soal terdakwa kasus tabrak lari, Kolonel Inf Priyanto, juga banyak menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Jimly: Jabatan Presiden Diperpanjang lewat Amendemen UUD 1945 Pengkhianatan terhadap Negara

Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, amendemen UUD 1945 tidak masuk akal apabila dilakukan untuk kepentingan mengubah lamanya masa jabatan presiden.

Sebab, perubahan UUD idealnya diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang.

Dia mencontohkan, amendemen UUD untuk menghidupkan kembali garis-garis besar halauan negara (GBHN).

"Itu saja enggak mungkin sekarang ini. Apalagi untuk urusan kepentingan jangka pendek atau memperpanjang kepentingan sendiri," ujar Jimly ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Selengkapnya baca: Jimly: Jabatan Presiden Diperpanjang lewat Amendemen UUD 1945 Pengkhianatan terhadap Negara

2. Mulai Hari Ini, Tes Antigen dan PCR Tak Wajib bagi Pelaku Perjalanan yang Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut yang sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

SE itu berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terakhir di lapangan.

"Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen," demikian bunyi SE Satgas Penanganan Covid-19 11/2022 yang diterima Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Selengkapnya baca: Mulai Hari Ini, Tes Antigen dan PCR Tak Wajib bagi Pelaku Perjalanan yang Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

3. Kolonel Priyanto Abaikan Permintaan Warga, Tetap Bawa Handi-Salsabila dan Buang ke Sungai

Terdakwa kasus tabrak lari dua remaja di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kolonel Inf Priyanto disebut memaksa membawa korban tabrak lari Handi Saputra dan Salsabila dan membuangnya ke sungai.

Handi bahkan masih diyakini hidup sebab saksi mendengar rintihan kesakitannya.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer II Jakarta, Selasa (8/3/2022).