Dinilai Kerap Jadi Sasaran Konflik, Perlindungan Terhadap Perempuan Perlu Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar perempuan harus menjadi prioritas untuk dilindungi dari pusaran konflik di dunia.

Menurut Puan, perempuan sering berada dalam pusaran konflik, mulai dari konflik rumah tangga, sosial, hingga perang antarnegara. Maka, sebagai kelompok rentan, perempuan perlu mendapat prioritas dilindungi.

"Dalam situasi konflik, perempuan sebagai kelompok rentan bisa menjadi korban berkali-kali. Mendapat kekerasan, kehilangan akses kebutuhan dasar, akses sumber daya alam, sampai menjadi sasaran kekerasan seksual," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini.

Ketua DPP PDI-P itu menegaskan, negara harus menjamin hak-hak perempuan secara penuh, terlebih dalam situasi konflik dan pascakonflik sekalipun.

Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan negara tidak boleh memperbesar kesenjangan sosial dan diskriminasi terhadap perempuan.

"Regulasi yang disahkan negara harus berfungsi efektif untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan,” ujarnya.

Puan juga mengeklaim, DPR terus memastikan legislasi yang dibuat melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

Dia pun mengaitkan hal tersebut dengan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang menurutnya tengah dibahas.

Meskipun pada realisasinya, DPR tak kunjung membahas RUU ini, yang sedianya direncanakan hendak dibahas pada masa reses. DPR berdalih, belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditunjuk untuk membahasnya bersama pemerintah.

Di sisi lain, Puan mengajak perempuan Indonesia agar selalu berani bersuara saat menghadapi konflik. Sebab, perempuan punya banyak kontribusi positif pada terciptanya perdamaian.

“Perempuan berperan sebagai inisiator perdamaian. Khususnya bagi penyintas dalam konflik, perempuan bisa bersama-sama bergerak menciptakan keadilan sebab pemenuhan keadilan dan hak-hak perempuan juga menjadi amanat dalam resolusi PBB,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Perlu diketahui, Hari Perempuan Internasional bermula dari adanya aksi unjuk rasa pada 8 Maret 1909.

Lalu, aksi buruh perempuan di New York pada 1911 menjadi tonggak sejarah kesetaraan gender dalam aspek-aspek kehidupan.