Salin Artikel

Jokowi Diminta Tegas Nyatakan Pemilu Digelar 14 Februari 2024 demi Akhiri Spekulasi

"Sehingga tidak ada opsi penundaan pemilu, agar demokrasi masih bisa dipercaya oleh rakyat, agar semua spekulasi kontraproduktif ini dapat dihentikan, dan agar semua pihak mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik. Supaya tak terulangi lagi masalah-masalah pada pemilu sebelumnya," kata Hidayat dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Presiden Jokowi tentu mendapat laporan bahwa usulan penundaan pemilu tersebut menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Selain itu, wacana penundaan pemilu juga mendapat penolakan besar dan luas dari berbagai elemen bangsa.

Menurut Hidayat, usulan itu tidak mungkin ditindaklanjuti secara konstitusional ke MPR. Dia menjelaskan, wacana tersebut sulit diperjuangkan ke MPR karena dinilai tidak memenuhi persyaratan minimal yang diberlakukan konstitusi yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR (Pasal 37 ayat 1 UUD 1945).

Dia mengatakan, partai yang mengusulkan penundaan pemilu tidak bertambah, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

Sementara, pimpinan dari enam partai politik lainnya yaitu PDI-P, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra solid menolak.

Selain itu, Ketua DPR, Ketua DPD, dan para pimpinan MPR juga telah menolak wacana penundaan Pemilu.

"Maka seandainya pimpinan tiga partai pengusul itu solid memperjuangkan usulannya dan menyampaikan ke MPR untuk mengubah UUD, maka manuver mereka belum memenuhi syarat minimal yang diberlakukan oleh konstitusi, yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR (pasal 37 ayat 1 UUD NRI 1945)," ujar dia.

"Karena jumlah anggota MPR dari tiga partai itu, seandainya solid pun, baru berjumlah 187 anggota. Padahal diperlukan minimal 1/3 anggota MPR yaitu 237 anggota MPR,” tambah dia.

Hidayat mengaitkan hasil survei dari tiga lembaga, yaitu Indikator Politik, LSI, dan SMRC yang responden mayoritas puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, justru lebih banyak menolak pemilu diundur. Mereka, kata dia, tetap menginginkan Pemilu 2024 dilaksanakan sebagaimana aturan UUD dan kesepakatan KPU dengan pemerintah dan DPR.

Karena itu, Hidayat menilai bahwa kini masyarakat menunggu sikap tegas Jokowi menyikapi wacana penundaan Pemilu.

"Ketegasan seperti ini diperlukan, agar pernyataan Presiden yang ditunggu-tunggu itu bisa mengakhiri spekulasi dan kontroversi, serta tidak malah memunculkan interpretasi yang liar atau usulan baru yang menambah kontroversi seperti usulan mempercepat pemilu dan memperpendek masa jabatan presiden. Usulan-usulan yang juga tak sesuai dengan ketentuan UUD serta keputusan KPU, hal-hal yang tentu tidak diinginkan Presiden Jokowi," kata dia.

Presiden Jokowi sebetulnya telah menanggapi usulan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Jokowi menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dia mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang lantaran itu bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu sebagaimana dilaporkan  Kompas.id pada Sabtu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/11181861/jokowi-diminta-tegas-nyatakan-pemilu-digelar-14-februari-2024-demi-akhiri

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.