Proses Hukum Jalan di Tempat, Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Ingin Bertemu Kapolri

MS adalah pegawai KPI Pusat yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual rekan kerjanya.

“Saya ingin menyampaikan langsung kepada Kapolri bahwa selama bertahun-tahun saya tidak dapat tidur karena para pelaku belum dihukum setimpal atas perbuatannya pada saya,” jelas MS dalam konferensi pers virtual, Senin (7/3/2022).

Ia juga berharap Polres Metro Jakarta Pusat segera memberitahu perkembangan kasus pelecehan seksual yang telah dilaporkannya sejak 1 September 2021.

Sebab, lanjut MS, penyidik sudah memegang hasil visum et repertum psikiatrikum miliknya yang dikeluarkan oleh RS Polri. Namun, sampai saat ini penanganan perkara itu masih berstatus penyelidikan.

MS menceritakan, dirinya kembali mengalami gangguan kesehatan karena cemas menunggu perkembangan kasusnya.

“Saya cemas dan dalam sebulan terakhir akhirnya saya mengalami sakit lambung karena stres dalam menunggu kapan status hukum naik ke penyidikan dan terlapor ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

MS juga menuturkan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari pihak KPI Pusat ketika menandatangani kontrak perpanjangan kerja.

Ia diminta untuk tidak lagi berbicara di depan media terkait perkara yang dialaminya.

“Sekretaris Kantor di KPI, saudara Umri meminta agar saya tidak lagi berbicara pada pers guna menyelamatkan nama KPI yang sejak 1 September 2021 dikritik oleh publik,” imbuh dia.

Menilik kebelakang kasus perundungan dan pelecehan yang menimpa MS menjadi perhatian publik setelah keterangan tertulisnya viral di media sosial.

KPI pun telah membentuk tim independen yang berisi beberapa anggota dari Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM) untuk turut menangani perkara ini.

MS telah melaporkan lima rekannya sebagai terduga pelaku dalam perkara ini yaitu RM, MP, RT, EO dan CL.

Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan bahwa KPI gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dari pelecehan seksual.

Komnas HAM juga menyatakan adanya pelanggaran HAM dalam kasus yang menimpa MS.

Selain itu pimpinan KPI juga diminta Komnas HAM untuk mempercepat proses penegakan hukum perkara MS yang dilakukan oleh pihak kepolisian.