Demokrat: Jokowi Harus Bersikap Soal Wacana Penundaan Pemilu, Agar Tak Jadi Malin Kundang Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap tegas terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap diam Presiden justru akan membuat masyarakat berspekulasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkhianati reformasi.

"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar seperti dilansir dari Kompas.tv, Jumat (4/3/2022).

Menurut dia, ketegasan sikap Jokowi akan mengakhiri polemik yang terjadi di ruang publik. Di samping juga akan memperjelas posisinya terhadap orang-orang dekatnya yang mencoba untuk menjerumuskannya.

"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri."

"Kami percaya tidak demikian, karenanya Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya.

Kamhar lalu menyinggung tentang hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa 66,3 persen masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Namun, kata dia, 68-71 persen masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," ujarnya.

Diberitakan, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali dimunculkan oleh para elite politik. 

Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan penundaan pemilu tersebut.