Salin Artikel

KPK Rumuskan "Roadmap" Pemberantasan Korupsi 2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, formula untuk mencegah praktik korupsi di Indonesia terus dirumuskan.

Firli menilai, formula itu perlu dilakukan karena modus, jenis, bentuk dan rupa korupsi yang terjadi di Tanah Air terus berkembang.

"Jenis korupsi selalu saja berkembang baik modus, jenis, bentuk, dan rupanya. Tapi dalam tahapannya, korupsi bisa kita bagi menjadi tiga," ujar Firli dalam acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group, Jumat (4/3/3022).

Firli menuturkan, tiga tahapan korupsi yang kini ada adalah pre-modern corruption, modern corruption, dan post modern corruption.

Kendati demikian, ketua KPK itu tidak memberi penjelasan secara terperinci bagaimana praktik dari tiga tahapan tersebut.

Namun, kata Firli, KPK telah membuat peta jalan atau roadmap untuk pemberantasan korupsi hingga 2045 mendatang.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini berpendapat, peta jalan itu penting untuk mewujudkan keinginan Indonesia bebas dari korupsi dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar.

Namun, ujar dia, keinginan ini baru bisa terwujud ketika praktik korupsi di Indonesia bisa dihilangkan.

"Tahun 2045 menjadi penting bagi kita karena kita ingin Indonesia menjadi suatu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kekuatan ekonomi terbesar ini bisa kita capai bila kita mampu mengatasi persoalan kebangsaan termasuk permasalahan korupsi," jelas Firli.

Firli mengatakan, roadmap pemberantasan korupsi sudah tersusun dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).

Menurutnya, sejumlah misi seperti melakukan pendidikan antikorupsi, memperbaiki sistem, hingga menindak pelaku korupsi secara proporsional telah termuat di dalamnya.

Bahkan, di bidang penindakan KPK juga melakukan pengawasan secara profesional dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah kita paham dunia saat ini sedang menghadapi suatu krisis sumber daya alam, energi dan mineral," ucap Firli.

"Karena itu KPK menawarkan menangani dan melakukan pemberantasan, pencegahan korupsi pada sektor energi baru dan terbarukan," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/20352791/kpk-rumuskan-roadmap-pemberantasan-korupsi-2045

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke