[POPULER NASIONAL] Keppres 1 Maret Disorot karena Tak Ada Nama Soeharto | Penjelasan Soal ASN NTB Wajib Beli Tiket MotoGP Mandalika

Beleid tersebut mendapat sorotan publik lantaran penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang diketahui turut melibatkan sosok Soeharto.

Selain itu, berita penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo soal aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika juga ramai dibaca.

Pemberitaan populer lainnya adalah soal peringatan agar pemerintah berhati-hati dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) karena adanya risiko kegagalan tinggi.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Disorot gara-gara Tak Ada Nama Soeharto, Ini Isi Lengkap Keppres 1 Maret yang Diteken Jokowi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto.

Dikutip dari salinan keppres tersebut, pada bagian konsiderans huruf c disebutkan bahwa Keppres 2/2022 dibuat dengan menimbang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam poin itu, disebutkan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Poin tersebut juga menyebutkan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.

Dari keseluruhan isi Keppres ini, tidak ada penyebutan nama Soeharto yang saat Serangan Umum 1 Maret 1949 masih berpangkat Letkol.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan hanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dimasukkan dalam bagian konsiderans Keppres 2/2022 yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.

2. ASN NTB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, Menpan RB: Pemda Punya Kebijakan Sendiri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat.

Tjahjo menegaskan, tiap pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan masing-masing.

"Tidak harus koordinasi pusat. Pemda kan punya kebijakan-kebijakan sendiri," ujar Tjahjo saat dihubungi, Kamis (3/3/3022).

Adapun target penjualan tiket MotoGP 2022 yaitu sebanyak 60.000 tiket. Namun, hingga 20 Februari 2022, tiket yang terjual baru sebanyak 21.530 tiket.

Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster. Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket.

3. Risiko Kegagalan Tinggi, Pemindahan IKN Diminta Hati-hati

Associate Profesor Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir meminta pemerintah berhati-hati dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Prinsip kehati-hatian dinilai perlu karena Indonesia tidak pernah memiliki pengalaman membangun sebuah kota dari awal.

"Selama Indonesia merdeka, kita belum pernah punya pengalaman membangun sebuah kota yang benar-benar from scratch dari awal, dari tanah kosong yang kemudian membangun sebuah perkotaan yang begitu kompleks. Kemudian berkembang menjadi sistem urban yang dinamis dan berkelanjutan," kata Sulfikar dalam diskusi virtual Kosadata bertajuk "Merancang IKN Jadi Smart Forest City", Kamis (3/3/2022).

"Jadi, ini adalah sebuah tantangan yang menurut saya, kita harus ekstra hati-hati," tambahnya.