Salin Artikel

Setelah 1 Bulan Berpolemik, Pemerintah Bilang Pencairan JHT Dikembalikan ke Aturan Lama

Untuk itu, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, aturan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengacu pada aturan lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT," kata Ida, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (2/3/2022).

"Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," sambungnya.

Ida mengatakan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebelumnya direncanakan berlaku pada 4 Mei 2022. Namun, saat ini masih dalam proses revisi sehingga belum berlaku efektif.

Dengan demikian, para pekerja atau buruh yang hendak melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker lama.

Alhasil, para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengundurkan diri, dapat langsung mencairkan JHT tanpa harus menunggu berusia 56 tahun seperti yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Polemik Permenaker 2/2022

Masih lekat dalam ingatan, satu bulan yang lalu, tepatnya 4 Februari 2022, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 resmi diterbitkan oleh Menaker Ida Fauziyah.

Perlu diketahui, aturan itu menegaskan bahwa manfaat JHT baru bisa dicairkan dalam tiga kondisi peserta di antaranya mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

"Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun," demikian bunyi Pasal 3 Permenaker tersebut.

Artinya, JHT baru bisa dicairkan secara penuh oleh peserta di usia 56 tahun atau saat pensiun. Padahal, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 justru menyebutkan, manfaat JHT bisa dicairkan bagi peserta yang berhenti kerja.

Kategori peserta yang berhenti kerja itu termasuk di dalamnya peserta mengundurkan diri, peserta terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Tuai protes

Tak butuh waktu lama, Permenaker yang dinilai merugikan itu langsung diprotes para serikat pekerja dan kalangan buruh.

Aktivis buruh Mirah Sumirat menilai, Permenaker tersebut bagian peraturan yang sadis dan sangat merugikan buruh atau kaum pekerja.

"Permenaker ini bikin gaduh. Isinya sadis dan sangat kejam. Tidak ada alasan Kemenaker atau BPJS Ketenagakerjaan menahan uang para buruh," ujar Mirah saat dihubungi Kompas.com, 13 Februari 2022.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) itu berpendapat, negara tidak punya kepentingan untuk menahan JHT yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dirinya menolak keras Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu.

Aturan itu ditegaskan merugikan buruh, terutama apabila terjadi PHK.

"Peraturan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indoneisa. Terkesan bagi kami ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja?" kata Said.

Presiden Jokowi minta revisi

Aturan itu terus dibanjiri kritik dan protes. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal polemik ini.

Dengan klaim mendengarkan aspirasi masyarakat, Presiden disebut paham keberatan para pekerja atas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).

Maka, menurut Pratikno, pemerintah membuka peluang untuk merevisi Permenaker tersebut. Bahkan Jokowi juga disebut telah memanggil Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pembahasan JHT.

Pratikno mengatakan, presiden memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan, dipermudah, supaya dana JHT bisa diambil para pekerja yang mengalami masa-masa sulit, terutama jika mengalami PHK.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/06542521/setelah-1-bulan-berpolemik-pemerintah-bilang-pencairan-jht-dikembalikan-ke

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.