Tanggapi Rocky Gerung, Ngabalin Sebut Wajar jika Jokowi Geram Soal WA Kalangan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo membahas soal percakapan WhatsApp Grup kalangan TNI.

Terlebih, menurutnya jika ada pembicaraan soal pertentangan pendapat menyikapi perpindahan ibu kota negara (IKN) dalam WA grup itu.

Pernyataan Ngabalin ini disampaikan menanggapi pernyataan pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung yang menyentil soal presiden yang mengamati percakapan WA.

"Presiden menyampaikan terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri di depan rapat pimpinan TNI-Polri. Kapasitas beliau sebagai kepala negara, kemudian membicarakan tentang perbincangan tentara di WA grup terkait IKN," ujar Ngabalin ketika dikonfirmasi pada Rabu (2/3/2022).

"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara. Maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar," tegasnya.

Ngabalin menegaskan, tujuan presiden ingin menekankan supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu.

Melainkan, yang harus dilakukan yakni bagaimana mengawal jalannya keputusan politik pemindahan IKN.

"Karena presiden berkali-kali mengatakan bahwa perpindahan IKN itu sebagai wajah Indonesia-sentris, terus keberatannya dia di mana?" tutur Ngabalin.

"Kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan presiden, harus mempunyai argumentasi yang kuat," tambahnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung menyentil Presiden Joko Widodo yang dia sebut mengintip grup WhatsApp kalangan TNI.

Hal itu disampaikan Rocky dalam lanjutan sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu.

Rocky dihadirkan sebagai ahli meringankan terdakwa.

Awalnya, Rocky menganalogikan WhatsApp sebagai sebuah ruang diskusi berbagai macam topik.

Rocky mengatakan, siapa pun yang mendiskusikan soal khilafah di WhatsApp tidak menjadi soal, termasuk ketika dilakukan oleh Munarman.

"Jadi kalau orang diskusi tentang khilafah di WA grup itu diskusi, enggak ada soal. Yang enggak boleh diintip sebetulnya. Karena itu diskusi eksklusif, orang mau belajar," ujar Rocky.

Rocky kemudian menyentil Presiden Jokowi yang ia sebut telah mengintip percakapan di grup WhatsApp kalangan TNI. Percakapan di grup WhatsApp itu berisi diskusi soal ibu kota negara (IKN) baru.

"Jangan seperti Pak Jokowi, ngintip WA grup ibu-ibu, emak-emak TNI, kan enggak bagus, gitu. Tidak sopan," kata Rocky.

Secara terpisah, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengambil inti pernyataan Rocky itu.

"Itu (IKN) kan jadi perdebatan, pro dan kontra. Ketika orang ditutup kanalnya untuk itu, lalu bagaimana ruang demokrasi di republik ini? Jadi diskusi itu boleh-boleh saja, asal tidak mengarah ke tindak pidana. Itu yang tadi saya tangkap dari Rocky Gerung," ujar Aziz.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengungkapkan kegeraman karena adanya personel TNI-Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara di grup WhatsApp.

Awalnya, Jokowi mencontohkan, jika ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, agar tidak diperdebatkan di WAG. Ia kemudian menyinggung mengenai kebijakan soal IKN.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Rapim TNI Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Presiden menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu, kata Jokowi, personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.