Mereka yang Coba "Rayu" Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden bergulir untuk yang kesekian kali di era pemerintahan Joko Widodo.

Ini menyusul wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan jadi polemik.

Sedianya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah berulang kali mengemuka. Jokowi pun sudah berkali-kali menyatakan enggan menjabat 3 periode.

Kali pertama isu ini muncul di 2019, pesiden sempat curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul kembali. Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat 3 periode.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Terbaru, isu perpanjangan masa jabatan presiden dimunculkan oleh segelintir elite politik. Siapa saja mereka?

1. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia adalah pemain lama di kancah politik. Kariernya di DPR dimulai tahun 1999, ketika menjabat sebagau Wakil Ketua DPR RI di usia 32 tahun.

Tahun 2009, Cak Imin, begitu sapaan akrabnya, dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR-RI untuk keempat kalinya. Jabatan itu mengantarkan Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR RI terhitung sejak Maret 2018.

Muhaimin kembali terpilih sebagai anggota legislatif melalui Pemilu 2019. Ia pun kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin karena alasan ekonomi. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Muhaimin mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, selama 2022-2023 akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

“Pemilu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, pelaku ekonomi melakukan pembekuan wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu,” ujarnya.

Muhaimin berpandangan, transisi kekuasaan dan pemerintahan bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi, sehingga mengganggu momentum baik di tahun ini, seperti Presidensi Indonesia untuk Group of Twenty (G-20).

Pemilu juga dikhawatirkan menjadi lahan eksploitasi ancaman konflik.

Selain itu, Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya terkait penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Oleh karenanya, Muhaimin berencana mengomunikasikan ihwal penundaan Pemilu 2024 ini ke sejumlah pimpinan partai politik.

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak,” tuturnya.

2. Zulkifli Hasan

Zulhas atau Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Ia merupakan satu dari delapan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Sebelumnya, Zulkifli menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2014-2019.

Karier politik Zulkifli moncer ketika tahun 2009 dipercaya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan SBY.

Setelah mengemban tugas sebagai menteri selama lima tahun, pada 2014 Zulkifli kembali menjadi anggota legislatif dan terpilih sebagai ketua MPR periode 2014-2019.

Zulkifli mulai menjabat sebagai Ketua Umum PAN sejak 2015. Ia berhasil mengalahkan petahana Hatta Rajasa pada pemungutan suara tertutup dalam Kongres PAN IV kala itu.

Menurut Zulkifli, ada lima alasan yang membuat partainya setuju pada wacana penundaan pemilu. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.

Kedua, kondisi perekonomian yang ia nilai belum stabil. Oleh karenanya, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.

Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kelima, masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.

Zulkifli mengatakan, keputusan partainya untuk mendorong penundaan pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

Selain Itu, ia mengeklaim, persepsi dan penilaian masyarakat akan kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi, di mana angka kepuasan publik terhadap pemerintah 73 persen.

"Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu," katanya, Jumat (25/2/2022).

3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto juga telah malang melintang di dunia politik. Ia merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Sejak 2019, Airlangga dipercaya Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Airlangga mulai bergabung ke Kabinet Kerja Jokowi-JK pada Juli 2016. Ia menggantikan Saleh Husein, politisi Partai Gerindra yang terdepak karena reshuffle.

Sementara, jabatan Ketua Umum Golkar diemban Airlangga sejak Desember 2017, menggantikan Setya Novanto yang kala itu tersandung perkara korupsi.

Adapun usulan penundaan pemilu disampaikan Airlangga karena dirinya mengaku mendengar aspirasi perpanjangan pemerintahan Jokowi menjadi 3 periode. Airlangga mengeklaim, aspirasi itu datang dari petani di Kabupaten Siak, Riau.

Ia pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.

4. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya pihak yang mengusulkan penundaan pemilu dari kalangan nonpartai politik. Ia merupakan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum masuk ke pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha. Perusahaan miliknya tersebar di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.

Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ia bergabung dengan Hipmi sejak tahun 2003.

Selama 2015-2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi periode 2015-2019.

Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dekat dengan Jokowi.

Saat Pilpres 2019 lalu dia menyatakan dukungannya untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bahkan, Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda.

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.