Pusako: Jokowi Harus Tegas Hentikan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan, Presiden Joko Widodo bersikap tegas menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Diketahui, wacana tersebut sebelumnya disampaikan tiga ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Feri, Jokowi tidak cukup menghentikan wacana tersebut hanya dengan sekedar pernyataan, tetapi harus melalui tindakan yang lebih nyata.

"Tidak cukup dengan perkataan, tetapi tindakan. Misalnya presiden bisa menyatakan agar penyelenggara pemilu segera menyiapkan tahapan pemilu agar kemudian dilakukan proses yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu berlangsung," kata Feri dalam diskusi secara virtual, Sabtu (26/2/2022).

Ia mengatakan, usulan perpanjangan masa jabatan presiden ini akan merusak suasana demokrasi partai-partai lain di luar koalisi pemerintah.

Sebab, partai-partai tersebut juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak dan aspirasi kader di Pemilu berikutnya.

Selain itu, ia khawatir, wacana tersebut justru hanya akan menumbuhkan suasana seperti Orde Baru, di mana masa jabatan presiden terus diperpanjang.

"Jangan-jangan seperti Orde Baru nanti tambah 3 tahun nanti dilanjutkan 2 tahun, nanggung tinggal 2 tahun lagi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Baru-baru ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Menurut Zulkifli, setidaknya ada lima alasan yang membuat partai berlogo matahari putih itu yang mendasari Pemilu perlu ditunda.

Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.

Kedua, kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.

Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kelima, masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.