Golkar Bakal Kaji Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Waketum: Yang Tak Bisa Diubah Hanya Kitab Suci

Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, ketentuan itu pun dapat diubah selama melalui mekanisme konstitusi.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam siaran pers, Jumat (25/2/2022).

Mekeng mengeklaim, keinginan memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Golkar, baik melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto maupun anggota DPR dari Golkar.

Menurut Mekeng, sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Golkar harus merespons permintaan tersebut.

Namun, ia menegaskan, wacara tersebut harus dibicarakan oleh semua partai politik di parelemen dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," ujar Mekeng.

Ia pun menjelaskan, ide perpanjangan masa jabatan Jokowi didasari oleh persoalan ekonomi di mana pelaksanaan Pemilu 2024 dikhawatirkan mengganggu perekonomian Indonesia.

Padahal, menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi akibat pandemi.

"Kita tahu selama Covid 19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” kata dia.

Ia juga menyoroti tingginya biaya pemilu sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang akibat pandemi.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga tetap harus mengeluarkan berbagai bantuan demi menjaga daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi dapat berputar.

"Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” ujar Mekeng.

Usulan untuk mengundurkan pemilu sebelumnya dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ia khawatir jika Pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu.

Belakangan, pada Jumat pagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partainya setuju apabila Pemilu 2024 dipertimbangkan untuk diundur.