Komnas HAM Temukan Kekerasan di Wadas, Kontras: Mahfud MD Harus Meminta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta maaf atas pernyataannya terkait konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Sebab pada Rabu (9/2/2022) Mahfud menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian pada warga Desa Wadas.

Sementara itu hasil penyelidikan Komnas HAM yang dirilis Kamis (24/2/2022) menyatakan aparat kepolisian Polda Jawa Tengah telah melakukan kekerasan.

“Mahfud MD harus meminta maaf atas pernyataannya dan mengambil langkah konkret penanganan kasus Wadas,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar pada Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Ia menuturkan, Mahfud harus bersikap tegas dengan memastikan pemberian sanksi pada personil kepolisian yang melakukan kekerasan.

“Mahfud harus menjamin tidak ada polisi yang mendatangi warga, dan menjamin adanya penindakan terhadap anggota serta pimpinan yang melakukan dan membiarkan pelanggaran terjadi,” papar dia.

Terakhir, Rivan mendesak agar Mahfud tak lagi menggunakan pendekatan keamanan untuk mengatasi konflik di Desa Wadas.

“Perlu menjamin tidak terjadi kejadian serupa di Wadas di kemudian hari dengan mengacu pada temuan Komnas HAM,” jelasnya.

Diketahui beberapa pernyataan Mahfud terkait insiden di Desa Wadas berbeda dengan temuan Komnas HAM.

Mahfud sempat menuturkan kondisi di Wadas aman dan mempersilahkan pihak yang tidak percaya untuk mengecek secara langsung.

Ia pun mengklaim pihak kepolisian tidak melakukan kekerasan, dan hanya mengamankan agar tidak terjadi gesekan antara dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap penambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Tapi Komnas HAM menemukan adanya kekerasan dilakukan personil kepolisian yang didominasi anggota berpakaian sipil atau preman.

Bahkan Komnas HAM menyimpulkan ada penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force yang dilakukan Polda Jawa Tengah.

Kesimpulan itu diambil karena ada pengerahan personil dalam jumlah besar.

Adapun konflik di Wadas terjadi karena sejumlah masyarakat menolak wilayahnya digunakan sebagai lokasi penambangan.

Warga yang menolak beralasan penambangan akan merusak lingkungan dengan mematikan sejumlah sumber mata air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.