Salin Artikel

Punya Segudang Jabatan, Mengapa Elektabilitas Puan Rendah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani berada di bawah 1 persen.

Survei yang digelar pada 17-30 Januari 2022 itu mencatat, elektabilitas politikus PDI Perjuangan itu hanya 0,6 persen, apabila pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan.

Bahkan, elektabilitas Puan jauh di bawah sejumlah kader PDI Perjuangan lain yang namanya turut masuk dalam survei.

Sebut saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 20,5 persen, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mencapai 2,9 persen dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mencapai 2,6 persen.

Rendahnya elektabilitas Puan pun memunculkan banyak pertanyaan. Sebab, Puan memiliki segudang atribusi.

Selain sebagai Ketua DPR, Puan juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ketua DPP PDI Perjuangan.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Puan memiliki beban yang lebih berat dibandingkan tokoh lain yang masuk ke dalam bursa capres, yakni persepsi publik yang melihat Puan sebagai keturunan Presiden pertama RI, Soekarno.

Diketahui, Puan adalah cucu Soekarno. Ibunya, Megawati Soekarnoputri adalah putri dari Sang Proklamator, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan serta Presiden kelima RI.

Melihat garis keturunannya, Yunarto mengibaratkan Puan sebagai keturunan 'darah biru' Soekarno. Namun, stigma tersebut justru menjadi beban bagi Puan, alih-alih mengantongi dukungan apik dalam survei.

"Artinya, beban dari para darah biru untuk kemudian bertarung itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan sosok-sosok lain yang berasal dari masyarakat biasa," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Ia menambahkan, Pemilu 2024 akan menjadi tantangan besar bagi Puan. Sebab, mayoritas pemilih adalah kelompok pemilih muda yang terdiri dari para generasi milenial. 

Stigma 'darah biru', menurut Yunarto, justru kurang menjadi daya tarik bagi para pemilih muda untuk menjadikan Puan sebagai preferensi untuk dipilih.

Ia menilai, para pemilih muda justru lebih tertarik dengan sosok yang berasal dari masyarakat biasa dan memiliki segudang pengalaman dan gebrakan ketika memimpin di instansi publik.

"Kecenderungan karakter dari pemilih muda ini kan lebih memberikan apresiasi kepada pemimpin yang berasal dari bawah. Lalu pemimpin yang memang memiliki aspek meritokratis. Katakanlah (pemimpin) menjadi bagian dari masyarakat juga," tutur dia.

"Dan itu terbukti yang menyebabkan Jokowi menang di Pilgub, Pilpres. Salah satunya karena aspek tersebut," tambah Yunarto.

Puan perlu lepaskan sematan 'darah biru'

Meski demikian, Yunarto melihat bahwa elektabilitas Puan masih bisa naik. Sepanjang, Puan bersedia melepaskan stigma tersebut

Salah satu caranya yakni membuat gebrakan atau terobosan ketika memimpin DPR saat ini.

"Harus ada sesuatu yang extraordinary, dibandingkan dengan pejabat publik yang lain," ujarnya.

Ketika kerja-kerjanya sudah mulai dilirik publik, tahapan selanjutnya yakni dengan membangun branding atau pencitraan. 

Sehingga, kata  Yunarto, orang dapat menilai Puan Maharani tidak lagi dengan sematan bahwa dirinya identik dengan Soekarno dan Megawati.

Menurut dia, hal itu menjadi tugas dari para tim sukses atau relawan Puan yang menghendakinya maju dalam kontestasi politik di Pilpres 2024.

"Timnya jangan sampai mengerdilkan Mbak Puan hanya sebatas menjadi darah biru. Hanya menjadi sebatas penerus dari silsilah kekeluargaan. Tidak," ucapnya.

"Dengan sepak terjang dia sudah pernah menjadi pejabat publik, harusnya tim berani membuat identitas tersendiri buat Mbak Puan yang menunjukkan perbedaan dengan kompetitor yang lain. Tapi itu belum nampak menurut saya," pungkas Yunarto.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/18160241/punya-segudang-jabatan-mengapa-elektabilitas-puan-rendah

Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke