Salin Artikel

PSI Nilai 9 Nama Ini Cocok Gantikan Jokowi, Ada Emil Dardak hingga Najwa Shihab

Jokowi, seperti diketahui, akan habis masa jabatannya pada 2024.

"Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, Sri Mulyani Indrawati," kata Giring dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/2/2022).

Giring mengatakan, nama-nama tersebut didapat setelah DPP PSI meminta jajaran partai untuk mencari sosok pengganti Presiden Jokowi. Agenda ini dinamakan PSI dengan judul 'Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi'.

Dikatakannya, jajaran PSI kemudian mendengarkan suara-suara dari berbagai elemen masyarakat seperti ulama, tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh adat dan lainnya.

Namun, menurut Giring, berdasarkan hasil yang didapat, Jokowi masih dominan di mata masyarakat untuk menjadi presiden.

"Hasilnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Pak Jokowi masih paling banyak diinginkan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, karena terhalang konstitusi masa jabatan presiden, PSI mendapatkan sembilan nama tersebut untuk menggantikan Jokowi.

Giring menyebutkan, sembilan nama ini merupakan kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih dan politik keterbukaan.

"Atas dasar temuan-temuan itu, selama sembilan bulan ke depan, PSI akan turun ke basis-basis untuk menyosialisasikan dan mendengarkan pendapat mereka tentang kesembilan kandidat," tegas Giring.

Di sisi lain, PSI juga disebut menyediakan sarana kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui Rembuk Rakyat Online (RRO) dengan mengikuti poling.

Ia mengatakan, jajak pendapat tersebut akan dimulai sejak hari ini dan akan berakhir pada awal November 2022.

"Perkembangan jajak pendapat, bisa dimonitor masyarakat luas setiap saat melalui website dan kanal media sosial PSI," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/10260941/psi-nilai-9-nama-ini-cocok-gantikan-jokowi-ada-emil-dardak-hingga-najwa

Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke