BPJS Kesehatan: Syarat Kepesertaan Harusnya Tak Halangi Masyarakat Dapat Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, syarat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya tak menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

David mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk memperluas cakupan proteksi jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia.

"Syarat kepesertaan JKN aktif seharusnya tidak menghalangi masyarakat dalam pengajuan untuk mendapat layanan publik," kata David dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Ketentuan mengenai syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan pada beberapa fasilitas layanan publik merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 1/2020.

Inpres tersebut ditujukan kepada 30 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN.

Beberapa fasilitas publik yang diwajibkan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan yakni permohonan jual beli tanah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon jemaah umrah dan haji khusus, hingga pembuatan SIM, SKCK, dan STNK.

Untuk permohonan jual beli tanah sendiri Kementerian ATR/BPN bakal mulai memberlakukan pada 1 Maret 2022 mendatang.

David pun mengatakan, penerapan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan diharapkan tak menghambat dalam proses pemberian layanan fasilitas publik.

Pasalnya, saat ini cakupan BPJS Kesehatan mencapai 236,27 juta atau 86 persen dari total 273,87 juta penduduk.

"Kami harapkan semuanya, dengan 86 persen penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta ini tidak terhambat karena cara cek (kepesertaan aktif) mudah, cara membuktikannya mudah, dengan NIK," kata David.

Meski demikian, ia tak menampik tantangan banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif.

Berdasarkan datanya, dari 236,27 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan, sebanyak 56 juta berstatus nonaktif.

Bagi masyarakat dengan status kepesertaan nonaktif yang ingin mengakses layanan publik, misalnya untuk jual beli tanah, maka harus mengaktifkan kembali kepesertaannya.

"Tantangannya adalah yang tidak aktif dan menunggak. Ketika dipersyaratkan lagi untuk mengaktifkan, itu tidak ada denda sama sekali. Kalau misalnya menunggak enam bulan, di kelas II, besaran iuran per bulan Rp 100.000, kalau mau aktif bayar Rp 600.000, tidak ada denda yang dikenakan," jelas David.