Salin Artikel

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Azis Syamsuddin Tak Banding dan Minta Segera Dieksekusi

Adapun vonis atas kasus suap itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Setelah mempertimbangkan dengan matang maka kita putuskan untuk tidak banding," ujar penasihat hukum Azis Syamsuddin, Sirra Prayuna kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut Sirra, Azis Syamsuddin juga telah menerima putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, Jaksa KPK diharapkan segera mengeksekusi putusan tersebut.

"Menerima putusan untuk dijalankan dan meminta agar Pak Azis Syamsuddin segera dapat eksekusi oleh jaksa KPK," tutur Sirra.

Sementara itu, KPK masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim terhadap politisi Partai Golkar tersebut.

"Saat ini tim Jaksa masih menyatakan pikir-pikir untuk langkah hukum berikutnya setelah mempelajari seluruh pertimbangan majelis hakim dalam perkara dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).

Kendati demikian, ujar Ali, KPK mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara Azis Syamsuddin dengan putusan tersebut.

"Pokok-pokok pertimbangan majelis hakim tersebut telah mengambil alih analisa tuntutan tim Jaksa," tutur Ali.

Majelis hakim menyatakan Azis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemberian suap pengurusan perkara di KPK.

Azis dinyatakan terbukti melakukan suap senilai total Rp 3,6 miliar pada Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain agar tidak terseret menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Suap itu diduga diberikan bersama kader Partai Golkar lainnya bernama Aliza Gunado.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan,” ucap hakim ketua Muhammad Damis dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda senilai Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Kemudian dalam perkara ini majelis hakim pun memutuskan mencabut hak politik Azis.

“Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” papar hakim.

Diketahui vonis ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab jaksa mengajukan tuntutan agar Azis dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan 2 bulan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Dalam perkara ini majelis hakim menilai Azis terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/09554471/divonis-35-tahun-penjara-azis-syamsuddin-tak-banding-dan-minta-segera

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.