Salin Artikel

Jokowi: Anggaran Pembangunan Kawasan Inti IKN Seluruhnya dari APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, seluruh anggaran untuk membangun kawasan inti Ibu Bota Negara (IKN) Nusantara akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," ujar Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Jokowi memperkirakan, jumlah biaya untuk kawasan inti itu akan setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Sehingga 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber. Termasuk di dalamnya dari investasi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp466,9 triliun. Dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Presiden menjelaskan, yang akan direalisasikan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

"Lalu yang kedua, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain atau mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi," jelas Jokowi.

"Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau. Yakni dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara," lanjutnya.

Sehingga, kata Jokowi, nantinya mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain di IKN itu hanya memerlukan waktu 10 menit saja.

Menurut Jokowi hal itu telah dirumuskan oleh city planner IKN.

"Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana," tegas Jokowi.

"Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga transportasi umum. Yang pertama yang senang jalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/13105671/jokowi-anggaran-pembangunan-kawasan-inti-ikn-seluruhnya-dari-apbn

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke