Salin Artikel

Hobi Golf Ibnu Sutowo dan Wawancara Media Asing yang Jadi Masalah

Hobi golf Ibnu Sutowo pernah diungkapkan oleh mantan petinggi TNI itu usai tak lagi menjabat sebagai Dirut Pertamina.

Melansir pemberitaan Harian Kompas, Ibnu Sutowo mengaku sempat rehat dari dunia bisnis setelah tak lagi bekerja di Pertamina sejak dilengserkan Presiden Soeharto pada 1976. Ia lalu bersama anak-anaknya kembali membangun kegiatan usahanya.

Di sela-sela mengurus bisnis, Ibnu juga gemar bermain golf. Jadwal kerjanya juga tergolong singkat, yakni mulai pukul 09.00 sampai 13.00.

"Tiap sore main golf di Jagorawi dan Pondok Indah selama 2 jam," kata Ibnu Sutowo seperti dikutip Kompas.com dari arsip Harian Kompas, Senin (21/2/2022).

Bahkan kegemaran Ibnu Sutowo terhadap olahraga membuatnya menggelar pertandingan merebutkan Piala Ibnu Sutowo sejak tahun 1984.

Harian Kompas edisi 4 Oktober 1987 memberitakan Ibnu Sutowo menyerahkan Piala kepada perwakilan Kelapa Gading Sport Club yang langganan menjadi pemenang turnamen Piala Ibnu Sutowo.

Ibnu Sutowo juga dianggap berjasa dalam penataan kembali organisasi Pelti (Persatuan Lawn Tenis Indonesia), yang kini bernama Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Ia menjadi Ketua Umum Pelti sejak 1958 hingga 1962.

Ibnu Sutowo pun sempat terbang ke Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen golf di California pada Februari 1977.

Kedatangan Ibnu Sutowo di AS juga disebut untuk menghadapi tuntutan dari US Securities and Exchanges Commision (SEC) atau Komisi Saham dan Bursa AS.

Tuntutan SEC ini terkait proyek sampingan Pertamina, yaitu pembangunan restoran Ramayana di New York. Kabar ini menjadi rentetan skandal dugaan korupsi Ibnu Sutowo dan baru terkuak tahun 1977 setelah dokter militer itu dicopot dari posisi Dirut Pertamina.

Saat itu SEC menyatakan Ibnu memeras 54 perusahaan dan sejumlah individu di AS sebesar 1,2 juta Dolar AS atau saat itu setara Rp 456,5 juta. Ibnu dituduh menggunakan uang yang diperolah dari berbagai perusahaan dan individu itu digunakan untuk modal restoran Ramayana di New York.

Restoran yang menawarkan kuliner Indonesia itu disebut dibuka dengan tujuan menarik pemodal sekaligus meningkatkan citra Indonesia di AS.

SEC menyatakan Ibnu Sutowo dan Pertamina tidak mendaftarkan saham usaha restoran itu ke lembaga mereka, yang menurut undang-undang di AS adalah hal yang wajib dilakukan. Mereka kemudian membawa perkara itu ke pengadilan federal.

Menurut laporan SEC, Ibnu 'memalak' sejumlah perusahaan asing itu dengan mengontak perwakilan mereka melalui telepon dengan 'mengancam' akan mengutak-atik konsesi daerah tambang minyak mereka di Indonesia. Alhasil, para perusahaan itu terpaksa membeli saham restoran Ramayana.


Dalam persidangan di New York, Ibnu Sutowo mengakui semua tuduhan SEC.

Ibnu Sutowo yang berhasil membangun Pertamina menjadi perusahaan skala dunia terjerat dalam skandal dugaan korupsi besar-besaran di tubuh perusahaan minyak negara itu.

Manajemen yang buruk bahkan sempat membuat Pertamina limbung di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Utang Pertamina yang sangat besar ketika itu bahkan nyaris membuat negara bangkut.

Belum lagi karena Ibnu Sutowo mengembangkan sejumlah proyek yang tidak berkaitan dengan inti bisnis Pertamina, termasuk pengadaan kapal tanker Samudera.

Selain itu ada juga proyek Menara Pertamina di Jalan Gatot Soebroto, Pertamina Cottages di Irian Jaya (kini Papua), temasuk kasus restoran Ramayana. Ibnu Sutowo juga pernah melabarkan bisnis Pertamina ke sektor pertanian.

Dengan berbagai penyelidikan yang dilakukan negara, Ibnu Sutowo tidak pernah diadili atas dugaan korupsi hingga ia tutup usia di tahun 2001.

Presiden Soeharto dalam laporannya ke DPR tahun 1980 menyatakan tak cukup bukti untuk memidanakan Ibnu Sutowo.

Diwawancara saat turnamen golf

Di sela-sela mengikuti turnamen golf di AS tahun 1977, Ibnu Sutowo diwawancara oleh wartawan The Asian Wall Street Journal terkait kasus Pertamina.

Pemberitaan media asing itu kemudian sempat menghebohkan dalam negeri, apalagi pernyataan Ibnu Sutowo itu muncul di saat penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina tengah diusut.

Akibat wawancara itu, Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo sampai turun tangan. Sudomo mendatangi Ibnu Sutowo di kediamannya untuk meminta klarifikasi.

"Sebagai sesama pengurus golf saya bertamu di rumahnya dan sekalian minta penjelasan tentang wawancaranya," kata Sudomo seperti dikutip dari Harian Kompas edisi 22 Februari 1977.

Kepada Sudomo, Ibnu menyatakan wawancara The Asian Wall Street Journal dilakukan di sela dirinya akan memukul bola. Ibnu Sutowo juga mengklaim berita yang ditulis media asing tersebut tidak benar.


Ibnu Sutowo pun membuat surat berisi tanya-jawab lengkapnya dengan wartawan The Asian Wall Street Journal bernama Earl Gottschalk. Wawancara itu disebut hanya berlangsung selama dua menit.

Dalam suratnya itu, Ibnu Sutowo menyatakan Gottschalk hanya mengajukan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah "Apakah penyebab masalah Pertamina?" yang dijawab Ibnu persoalan Pertamina adalah karena pembatasan kredit, resesi dan mengendornya usaha di bidang kapak tangki.

Kemudian Gottschalk, menurut Ibnu Sutowo, menanyakan apakah mantan Ketua Umum PMI tersebut dapat menyehatkan Pertamina kembali. Dari pertanyaan itu, Ibnu Sutowo hanya menjawab singkat, "No".

Pertanyaan terakhir dari sesi wawancara itu adalah apakah Ibnu Sutowo bersedia kembali memimpin Pertamina.

"Saya tidak bersedia. Saya sudah bekerja untuk pemerintah selama 36 tahun, dan ini sudah cukup," demikian jawaban Ibnu Sutowo dalam surat klarifikasi yang ia serahkan kepada Kas Kopkamtib pada 20 Februari 1977.

Terkait pemberitaan The Asian Wall Street Journal yang terbit pada 14 Februari 1977, Laksamana Sudomo memberi jaminan bahwa pemerintah tidak akan melindungi pejabat-pejabat yang harus bertanggung hawab dalam masalah Pertamina.

Pemerintah pun disebut akan bersikap tegas. Laksamana Sudomo juga saat itu meminta pengertian masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Pertamina dan dalam menyelesaikan persoalan terkait kapal-kapal tangki yang dikontrak Pertamina.

"Harus dipisahkan, proses penelitian yang menyangkut sejauh mana pimpinan Pertamina dulu menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan seberapa jauh pejabat-pejabat memanfaatkan kepemimpinannya itu untuk kepentingan pribadi," tegas Sudomo.

Sumber:

Harian Kompas edisi 5 Februari 1977: "Ibnu Sutowo di New York"

Harian Kompas edisi 18 Februari 1977: "Tiba di Jakarta, Dr. Ibnu Sutowo Menghindari Pers"

Harian Kompas edisi 22 Februari 1977: "Pemerintah Tidak akan Lindungi Para Pejabat yang Bertanggungjawab"

Harian Kompas edisi 4 Oktober 1987: "Apa, Siapa?"

Kompas.com

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/23085881/hobi-golf-ibnu-sutowo-dan-wawancara-media-asing-yang-jadi-masalah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.