Salin Artikel

Andi Widjajanto Diharapkan Dapat Bawa Lemhannas Jadi Lembaga Pemikir Kebijakan Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis menilai, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus bisa menjadi lembaga pemikir dalam berbagai bidang.

Hal itu disampaikan Beni menanggapi dilantiknya Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas yang baru oleh Presiden Joko Widodo, Senin (21/2/2022).

Menurut dia, Lemhannas jangan sampai hanya bertugas mendidik kader kepemimpinan di berbagai sektor di tingkat nasional.

"Melainkan, harus bisa mendorong Lemhannas menjadi suatu lembaga pemikir dalam kebijakan strategis di bidang politik, keamanan nasional, pertahanan negara dan sosio-ekonomi," kata Beni saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut dia, keberadaan lembaga pemikir kebijakan strategis sangat dibutuhkan pada saat ini.

Oleh karena itu, Beni menilai Andi harus memiliki visi yang cemerlang dalam mewujudkan ketahanan dan keamanan nasional.

"(Visi) yang solid melalui kajian-kajian yang inovatif, update dan responsif menghadapi lingkungan regional atau global yang dinamis ini," ujarnya.

Terkait penunjukkan Andi, ia menilai, penunjukkan ini tidak terlepas dari latar belakangnya yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang pertahanan dan kenegaraan.

"Dengan latar belakang akademik yang mumpuni, dan juga sering membantu Presiden Jokowi dalam perumusann dan penyusunan isu-isu pertahanan dan hubungan internasional, baik dalam tim kampanye, tim transisi maupun penasehat utama KSP. Maka penunjukkan Andi menjadi hal yang lumrah dan wajar," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas pada Senin di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasaran Keputusan Presiden RI nomor 21P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya: ke-1 mengangkat saudara Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia," ujar Nanik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/16570281/andi-widjajanto-diharapkan-dapat-bawa-lemhannas-jadi-lembaga-pemikir

Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke