Salin Artikel

Siapkan Transisi Endemi, Ini Indikator yang Digunakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Ia mengatakan, transisi dilakukan secara bertahap dengan indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Selain itu, proses transisi juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Tadi malam kami panjang lebar berbicara dengan pakar, epidemiologi ataupun kesehatan, untuk sampai pada kesimpulan ini dan terus melakukan evaluasi status endemi ke depan," kata Luhut dalam konferensi pers hasil evaluasi PPKM secara daring, Senin (21/2/2022).

Ia pun memaparkan beberapa indikator yang digunakan pemerintah sebagai pijakan pra kondisi endemi.

Indikator tersebut yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, jumlah kasus yang rendah dengan menggunakan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun surveilans aktif.

Selain itu, indikator terakhir yakni prakondisi endemi terjadi dalam rentang waktu yang panjang dan stabil.

"Usulan konsep kriteria indikator transisi dari pandemi ke endemi akan disempurnakan dengan pakar dan ahli di bidangnya," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga mengungkapkan, pemerintah mempelajari kasus di berbagai negara untuk menentukan model terbaik dalam penanganan pandemi.

Ia pun mengatakan, beberapa negara seperti Inggris, Denmark, dan Singapura telah melakukan pelonggaran untuk transisi endemi.

"Kita tidak perlu latah atau ikut-ikutan seperti negara-negara tersebut," jelas Luhut.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/15442231/siapkan-transisi-endemi-ini-indikator-yang-digunakan-pemerintah

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke