BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Pimpinan Komisi II: Konyol dan Irasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan syarat baru dalam melakukan jual beli tanah, yakni dengan melampirkan BPJS Kesehatan.

Luqman berpendapat, kebijakan yang memaksa masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan itu merupakan kebijakan yang konyol dan irasional

"Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang konyol, irasional dan sewenang-wenang," kata Luqman saat dihubungi, Sabtu (19/2/2022).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara, sehingga dalam melindungi hak tersebut maka negara tidak boleh memberangus hak yang lainnya.

"Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan presiden dengan rakyat," kata Luqman. 

Oleh karena itu, Luqman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan yang berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Menurut Luqman, Sofyan sebagai pembantu presiden semestinya memberi masukan kepada presiden agar merevisi aturan tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan.

"Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya," ujar Luqman.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi menjelaskan bahwa terdapat syarat baru untuk jual beli tanah yakni melampirkan BPJS Kesehatan.

Hal itu diatur dalam Instruksi presiden (Inpres) yang dimaksud adalah nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Taufiq mengatakan, BPJS yang dilampirkan bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Aturan itu berlaku mulai 1 Maret 2022.

"Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini Inpres-nya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022," ungkap Taufiq, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Taufiq menjelaskan, aturan itu dibuat dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," ujar Taufiq.