Salin Artikel

Wapres Harap NU Ikut Berperan Benahi Konflik di Tingkat Global

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara peringatan Hari Lahir ke-99 NU di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (17/2/2022) malam.

"Banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap peran NU ke depan dalam memberikan kontribusi, baik untuk tingkat nasional kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan juga dalam perannya di tingkat global," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, dunia internasional kini memerlukan gagasan dan pikiran jernih untuk membenahi berbagai konflik.

Ia menyebutkan, hingga kini cara-cara penyelesaian politik belum mencapai hasilnya, pendekatan militer pun justru menambah gaduh.

"Mungkin adalah pendekatan kemanusiaan yang didasarkan oleh ukhuwah, yang sudah kita miliki, yaitu ukhuwah wathaniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah insaniyah yang bisa menjadi model bagaimana bisa menyelesaikan, membangun dunia yang damai, membangun dunia yang baru," ujar dia.

Namun, Ma'ruf mengingatkan, untuk itu NU harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk menjadi lokomotif gerakan perbaikan di berbagai sektor.

Menurut Ma'ruf, NU memiliki potensi berlimpah karena NU mempunyai banyak ulama, baik berkaliber nasional maupun internasional, serta banyak cendekiawan, baik lulusan dalam dan luar negeri.

Selain itu, NU juga memiliki jaringan profesional dan kelas menengah dari kalangan pengusaha maupun profesi lainnnya, serta jaringan internasional dengan banyaknya pengurus cabang istimewa (PCI) di berbagai negara.

"Ini tantangan kita punya banyak potensi tapi dia tidak bisa menjadi penggerak apa-apa," ujar mantan Rais Aam Pengurus Besar NU tersebut.

Mantan ketua umum MUI itu pun berpesan agar para pemimpin di internal NU mulai tingkat pusat hingga ranting harus berfungsi sebagai penggerak atau 'dinamo' yang bisa menggerakan untuk memberi manfaat bagi umat dan bangsa.

"Itu arti dari pada Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Sebab kalau tidak terjadi gerakan, itu bukan Nahdlatul Ulama lagi namanya, tapi sukutul ulama, diamnya ulama," ujar Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/09233671/wapres-harap-nu-ikut-berperan-benahi-konflik-di-tingkat-global

Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke