Salin Artikel

Anggota DPR Minta Pemerintah Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Sebelum Ramadhan dan Lebaran

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pangan pokok selagi masih ada waktu menjelang momen Ramadhan dan Lebaran.

“Ketika sudah dekat puasa dan Lebaran, yang dalam kondisi normal saja terjadi lonjakan harga, apalagi kondisi saat ini yang masih situasi pandemi,” katanya  dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/2/2022).

Dia mengatakan itu menjelang Rapat Gabungan antara Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII bersama Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis.

Andi menjelaskan, saat ini, harga pangan pokok mengalami fluktuasi akibat anomali cuaca, efek domino lonjakan harga internasional di beberapa jenis komoditas pertanian, serta lonjakan harga pupuk nonsubsidi.

“Situasi cuaca kurang bersahabat, efek perdagangan luar negeri yang kurang kondusif, dan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan masih kacau. Negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan,” jelasnya.

Andi mencontohkan, harga bahan pokok seperti minyak goreng telah bergejolak sejak akhir tahun hingga sekarang atau sudah lebih dari tiga bulan tidak ada penyelesaian yang signifikan.

Menurutnya, pihak terdampak berat dalam menanggung beban tersebut adalah para petani dalam negeri yang kini semakin banyak menghadapi berbagai persoalan.

Dengan daya beli yang rendah, beban masyarakat sebagai konsumen juga semakin berat akibat kenaikan harga berbagai komoditas.

Selain minyak goreng kemasan sederhana dan premium, harga komoditas pokok seperti  daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih, dan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe juga ikut naik.

Politisi PKS itu pun mengatakan, pemerintah perlu menjamin stok pangan pokok termasuk beras dan minyak goreng agar aman, termasuk saat puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti.

Namun, kata dia, setelah ketersediaan tercukupi perlu adanya tindak lanjut, yakni menjaga pola distribusi yang baik.

Andi menilai, pola distribusi yang baik bisa mencegah munculnya ketidakseimbangan stok antara daerah, kota besar, dan perdesaan, serta antara Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa.

“Dan yang paling penting adalah harganya. Mesti terjangkau oleh masyarakat luas, jangan sampai orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati pangan layak di negara yang kaya raya sumber daya alamnya ini,” sebutnya.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II itu pun berharap ada sinkronisasi yang baik antarlembaga pemerintah yang mempengaruhi tata kelola pangan negara ini.

Berbagai kementerian juga diharapkan mampu memberi solusi terhadap tata kelola kebutuhan pangan pokok yang sangat buruk dalam puluhan tahun terakhir.

Hal tersebut, kata dia dibuktikan dari rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kondisi ini sangat memprihatinkan, pasalnya Indonesia adalah negera penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia.

“Semakin hari, persoalan pangan ini menjadi sangat serius sehingga perlu tindakan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu per satu, mulai dari persoalan harga, ketersediaan, hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Andi mengatakan, perlu adanya perhatian dari seluruh institusi negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan solusi akan semakin mempercepat penyelesaian persoalan pemenuhan kebutuhan pangan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/14444321/anggota-dpr-minta-pemerintah-stabilkan-harga-kebutuhan-pokok-sebelum

Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke