Salin Artikel

PBNU Kerja Sama dengan Pemerintah Bentuk 10.000 Wirasantri dan 250 Badan Usaha Milik NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf akan mulai mengadakan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Di Bangkalan, Madura, hari ini, Kamis (17/2/2022), PBNU akan akad kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam hal pengembangan kewirausahaan di internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

"Kerja sama dengan kementerian tersebut menargetkan minimalnya dapat mencetak 10.000 orang wirasantri dalam satu tahun," tulis PBNU dalam keterangan pada Kamis siang.

"Di tempat dan waktu yang sama, PBNU juga akan membangun kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) dan diharapkan setiap cabang dan wilayah masing-masing memiliki BUMNU," jelasnya.

Digalakkannya kerja sama semacam ini sudah direncanakan sejak awal. Ini pula yang membuat putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid, dipilih oleh Gus Yahya sebagai salah satu Ketua PBNU.

Sebelumnya, PBNU juga mengadakan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait berbagai hal, seperti peremajaan kebun sawit rakyat dan kehutanan sosial.

Sementara itu, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PBNU telah menandatangani kerja sama membangun 90 titik kampung nelayan.

“Penggalangan kerja sama dengan berbagai pihak sampai sejauh ini sebagian besar ini adalah kerja keras dari Bu Alissa Wahid,” sebut Yahya dalam keterangan yang sama.

Yahya menjelaskan bahwa kerja sama yang baru berjalan semacam ini bisa diturunkan ke tingkat wilayah, cabang, hingga majelis wakil cabang (MWC).

Atas rencana ini pula, ia mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua PBNU.

“Beliau-beliau ini kita ajak bergabung di PBNU karena kita butuh bukan karena perempuan. Kalau sekadar perempuan mungkin saya bisa ajak istri saya masuk PBNU,” kata Yahya.

“Bu Khofifah akan kita minta berkeliling Indonesia mengajar PWNU Se-Indonesia tentang bagaimana mengelola membangun teknokrasi di dalam Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/11151621/pbnu-kerja-sama-dengan-pemerintah-bentuk-10000-wirasantri-dan-250-badan

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke