Profil Lolly Suhenty, Satu-satunya Perempuan yang Terpilih Jadi Anggota Bawaslu RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Lolly Suhenty ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Ia ditetapkan oleh Komisi II DPR RI setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama 4 anggota Bawaslu terpilih lainnya, Kamis (16/2/2022) dini hari.

Ada 10 nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Namun, hanya 5 yang dipilih menjadi anggota Bawaslu RI.

Lolly merupakan satu-satunya anggota Bawaslu terpilih perempuan.

Setelah ini, nama Lolly dan 4 anggota Bawaslu terpilih lainnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik.

Lantas, siapa sebenarnya Lolly Suhenty? Berikut profilnya.

Lolly saat ini masih menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ia memimpin Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga.

Dilansir dari laman resmi Bawaslu Jawa Barat, Lolly lahir di Cianjur, 28 Februari 1978. Ia menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI.

Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI.

Ia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Singgung penyelenggara pemilu tak netral

Ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (16/2/2022), Lolly sempat mengungkapkan adanya 373 penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral di Pemilu 2019. Menurutnya, angka itu terus naik tiap tahun.

"Dengan berat hati saya harus menyampaikan, pada Pemilu 2019 setidaknya tercatat 373 dugaan penyelenggara pemilu yang punya keberpihakan tidak netral," kata Lolly.

"Ternyata angka ini dari tahun ke tahun meningkat. Di 2020, ada 698 yang diajukan ke DKPP dan 2021 naik jadi 921," tuturnya.

Menindaklanjuti itu, Lolly mengaku siap mendedikasikan diri untuk memastikan seluruh pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan.

Lolly juga mengaku akan mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu melalui literatur kepemiluan dengan metode dan bahasa yang adaptif.

Menurut dia, pendidikan pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk publik, tapi juga bagi kader partai politik.

"Saya berpikir bahwa untuk 2024 tidak cukup hanya publik yang mendapatkan pendidikan pengawas pemilu, tapi juga kader parpol. Karena parpol adalah stakeholder utama dalam kepemiluan kita," kata Lolly.

"Semakin banyak kader partai yang memahami pengawasan pemilu, maka akan menekan angka pelanggaran," tegasnya.