Jangan Baca Tulisan Ini! Nanti Bisa "Diusir" Anggota Dewan Terhormat

Seperti raja yang tidak mau “disela” dalam bertitah tetapi harus disembah hingga rebah.

Ibaratnya anggota Dewan itu mirip ibu tiri, yang kerap mengusir anak bawaan suami “sambung” seperti cerita-cerita di sinetron layar kaca.

Walau dalam kenyataan, masih banyak ibu tiri yang baik dan tidak suka mengusir. Sosok ibu tiri pokoknya beda dengan anggota Dewan kita.

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan dilotre
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam, juara he'eh, juara ha ha ha......

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju......"

Walau penyanyi Iwan Fals belum pernah “diusir” anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi ia begitu fasih menggambarkan perilaku anggota DPR dalam lagu yang abadi sepanjang masa, “Surat Buat Wakil Rakyat”.

Pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir di Jakarta (Senin, 14/2/2022), menjadi wajah arogansi parlemen terbaru.

Silmy Karim harus “diusir” dari parlemen karena menurut anggota Dewan yang terhormat tidak menghargai Komisi VII dan jalannya rapat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi, pernyataan Silmy Karim tidak menghormati persidangan dan meminta Dirut Krakatau Steel tersebut keluar dari ruangan rapat (Kompas.com, 15/02/2022).

Pengusiran terhadap Silmy bermula saat Bambang Haryadi selaku pimpinan rapat mengomentari paparan Dirut Krakatau Steel soal proyek blast furnace atau pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi.

Bambang mengaku bingung lantaran pabrik untuk blast furnace dihentikan, sementara di sisi lain ada keinginan untuk memperkat produksi dalam negeri.

Bambang sempat melontarkan kalimat “maling teriak maling” dan Silmy memotong pernyataan ini dengan nada tidak terima.

Belum lagi tambahan kata-kata dari Bambang berikutnya yang meminta Silmy jangan berpura-pura tidak bermain, tetapi nyatanya ikut bermain (Kompas.com, 15/02/2022).

Tentu saja Silmy yang mantan Dirut Pindad meradang dengan tuduhan ini, belum lagi dikaitkan Bambang ada salah satu anggota Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISA) di mana Silmy menjadi ketuanya tengah terbelit kasus di Polda Metro Jaya.

Silmy mendudukkan posisinya dalam rapat adalah sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IISIA.

Silmy yang diminta keluar, juga berucap siap untuk meninggalkan ruangan dan ditimpali anggota Komisi VII DPR untuk segera angkat kaki.

Permohonan maaf Silmy yang pernah menempuh pendidikan di NATO School, Jerman itu menjelaskan bukan bermaksud menantang anggota Dewan, tidak digubris oleh pimpinan rapat dan anggota Komisi VII DPR lainnya.

Kian marak aksi usir-mengusir di Parlemen

Jauh sebelum Dirut Krakatau Steel mengalami pengusiran, pimpinan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mengalami hal serupa karena telat 15 menit menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI, 13 Januari silam.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa yang memimpin rapat kerja kala itu, menganggap Komnas Perempuan tidak menghormati forum.

Sudah tahu terlambat, langsung masuk ruangan dan duduk begitu saja. Tidak ada etikanya sama sekali.

Oleh karena itu, politisi Gerindra itu meminta perwakilan Komnas HAM keluar dari rapat kerja (Cnnindonesia.com, 15 Februari 2022).

Insiden pengusiran juga terus berlanjut, kali ini di rapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial (Kemensos), 19 Januari 2022.

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat diusir lantaran dianggap menyindir anggota Fraksi Partai Golkat Ace Hasan Syadzily dalam grup percakapan WhatsApp.

Percakapan tersebut dianggap Ketua Komisi VIII Yandri Susanto juga menyentil secara kelembagaan dan semua fraksi.

Dewan lakukan tugas pengawasan

Terkait fungsi DPR yang berkaitan dengan legislasi dan anggaran, fungsi DPR lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah maka proses rapat dengar pendapat atau rapat kerja tentunya harus berpijak pada sikap profesional dan proporsional.

DPR yang terbagi dalam perangkat komisi-komisi harus ketat melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya masing-masing.

Kejadian “salah urus” dan “salah kaprah” terhadap salah satu BUMN seperti maskapai Garuda Indonesia, tidak akan terjadi jika DPR pada periode-periode sebelumnya melakukan pengawasan dengan profesional dan proporsional.

Pengelolaan BUMN tidak boleh dilakukan seenaknya sendiri karena terkait dengan penyertaan keuangan negara, dalam hal ini di antaranya hasil pajak yang dipungut dari rakyat.

Sekali lagi, kita perlu sosok anggota Dewan yang berkinerja maksimal dan bisa mengemban amanah rakyat yang diwakilinya dengan optimal.

Anggota Dewan harus melepas “bayang-bayangnya” dari kepentingan broker ataupun sponsor.

Anggota DPR adalah kepanjangan partai yang didapuk duduk di parlemen karena pilihan rakyat yang ikhlas menitipkan suaranya.

Publik rindu dengan penampilan anggota Dewan seperti Marcel Beding, Soetardjo Soerjogoeritno, Ismail Hasan Meutarum, Prof JE Sahetapy, Amin Aryoso atau Meliono Suwondo.

Mereka yang kini sudah berpulang semua, begitu santun dalam rapat kerja dengan mitra-mitranya, tetapi bernas dalam mengajukan pertanyaan dan mencarikan solusi.

Tidak ada bentakan, apalagi mengusir dalam rapat-rapat yang pernah saya saksikan di Senayan saat menjadi kuli “disket” silam. Ibarat padi, semakin panjang pengalaman politiknya semakin merunduk.

Jawara samurai tidak perlu menyombongkan kepiawaiannya memainkan pedang, tetapi jagoan dalam duel antar ninja.

Kedepankan komunikasi sambung rasa

Jika dirunut secara obyektif, drama pengusiran seperti ini seharusnya tidak terjadi jika semua pihak mengedepankan “komunikasi sambung rasa”.

Komunikasi sambung rasa mensyaratkan adanya keterbukaan komunikasi antara para pihak.

Para pihak dalam posisi sederajat, yang satu mewakili rakyat serta pihak lain menjadi pelaksana tugas pemerintahan yang diembannya.

Saling respek, saling menghormati dan saling menghargai karena sejatinya mereka semua sedang bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Semua persoalan seberat apapun, pasti ada jalan temunya. “Gitu aja kok repot,” ucap mendiang Gus Dur.

Kita dianugerahi sebagai orang “Timur” yang dikenal ramah tamah dan mengedepankan sopan-santun.

Saya selalu gagal memberikan pemahaman kepada para mahasiswa saya jika topik perkuliahan yang dibahas mengenai parlemen kita.

Hampir sebagian besar mahasiswa melihat perfomance anggota DPR kita sangat payah dan dinilai negatif.

Top of mind publik – termasuk mahasiswa – mengenai DPR sangat memprihatinkan karena yang diingatnya selalu hal-hal yang negatif.

Pentas “usir-mengusir” di parlemen yang notabene berisikan wakil-wakil rakyat sungguh sangat tidak pantas dilihat oleh masyarakat umum apalagi bagi kalangan muda.

Cukup sudah akhiri arogansi, kesombongan dan sok kuasa dari semua kalangan.

Kalangan muda kita begitu jengah melihat drama demi drama yang dipertontonkan anggota Dewan yang terhormat.

Jangan sampai pola pemikiran kaum muda sudah “terkontaminasi” bahwa menjadi anggota Dewan itu menghalalkan semua omongan kasar dan harus usir-mengusir.

Salah seorang sahabat saya yang masih menjabat menteri di periode sekarang pernah men-chat saya usai ditegur keras anggota Dewan karena dianggap tidak menghargai rapat.

Sahabat saya ini dianggap tidak “eye contact” karena pada saat rapat kerja dengan DPR.

Padahal sang menteri di saat bersamaan mendapat selarik pesan dari Istana melalui gawainya terkait kondisi genting di bidang tugasnya.

Saya tahu, menteri ini disayang Presiden karena kerja kerasnya, tetapi “dihardik” anggota Dewan karena dianggap menyepelekan kehormatan.

Sang menteri kepada saya hanya berujar, ”gila hormat” sohib kita satu ini!

Saya jadi teringat dengan risalah hidup sahabat saya, Didi Supriyanto yang jengah dari “hingar-bingar” politik dan kini bergiat membuka usaha kedai kopi atau caffee bernama “Alasse” di berbagai kota.

Sebagai anggota DPR periode 1999 – 2004 dari Fraksi PDI Perjuangan, Didi paham betul bagaimana “mengelola” emosi politik di parlemen.

“Jadi anggota Dewan itu bukan segalanya, tidak boleh arogan dan sok kuasa. Anggota Dewan itu diberi amanah, harus semaksimal mungkin mau mendengar dan mengakomodir pendapat serta pandangan semua kalangan. Jika ada anggota Dewan sedikit-sedikit suka mengusir berarti gagal menjalankan fungsi pengawasan. Ingat, di atas langit masih ada langit” (Didi Supriyanto)