Potensi Metaverse dalam Komunikasi Politik

Google Trends mencatat grafik pencarian kata kunci metaverse di Indonesia meroket hingga menyentuh titik klimaks. Bagi publik, istilah metaverse mungkin terdengar asing, tapi gambaran umumnya sudah pernah mereka lihat.

Penyuka Hollywood langsung dapat mengaitkan dengan film Ready Player One maupun serial Black Mirror di Netflix. Sementara, penyuka kartun jepang dapat mengasosiasikan ke serial Sword Art Online.

Professor Stylianos Mystakidis dari Hellenic Open University di Yunani menjelaskan metaverse sebagai kehidupan post-reality yang dapat mempertemukan realitas fisik di ruang virtual maupun sebaliknya. Teknologi penunjang dari metaverse bisa berupa virtual reality (dunia nyata hadir di virtual) dan augmented reality (dunia virtual hadir di dunia nyata). Seorang individu pengguna metaverse akan mengalami hiperealitas yang mungkin dapat mengaburkan mana realitas dan mana yang tidak.

Pembicaraan mengenai metaverse ini tidak akan ada tanpa adanya pandemi Covid-19. Pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun, secara tidak langsung membuka jalan berkembangnya metaverse.

Aktivitas yang tadinya bisa dilakukan normal secara tatap muka harus dipindahkan ke dalam jaringan. Alhasil, percepatan dari pengembangan teknologi komunikasi dilakukan. Hal ini didukung pula dengan penetrasi internet yang tinggi.

Komunikasi politik melalui metaverse

Namun, yang tidak dapat diragukan adalah potensi besar yang dimiliki metaverse. Bertepatan dengan itu, sensus BPS 2020 menyatakan populasi Indonesia saat ini didominasi oleh Gen-Z (27,94%) dan Milenial (25,87%). Kedua generasi tersebut memiliki karakteristik yang sudah akrab dan mudah beradaptasi dengan teknologi. Interaksi sehari-hari dimediasi gawai sudah menjadi kebiasaan bagi dua generasi tersebut.

Dalam ranah komunikasi politik, media memegang peranan penting sebagai saluran bagi elite politik untuk berinteraksi dengan publik (pemegang hak pilih). Pemanfaatan new media selalu jadi kunci untuk memenangkan konstetasi politik tertentu. Mari kita menengok beberapa fakta sejarah keterlibatan new media dalam keberhasilan politik.

Di 2009, Barack Obama memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai strategi utama komunikasi politiknya dan sukses mengantarkannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Komunikasi politik melalui metaverse juga sudah dieksplorasi di Pilpres Amerika 2020. Senada dengan argumentasi saya di awal bahwa pihak yang memanfaatkan new media akan keluar sebagai pemenang. Joe Biden adalah tokoh yang memanfaatkan metaverse sebagai strategi komunikasi politiknya untuk mengalahkan petahana Donald Trump.

Biden berkolaborasi dengan sebuah aplikasi game yakni Fortnite dan melahirkan peta baru khusus untuk kampanye yang diberi nama Build Back Better with Biden. Strategi ini dianggap memiliki kedekatan emosional dengan pemilih usia muda dan menjadikan kampanye sebagai ajang yang menyenangkan.

Peluang di Indonesia

Bagaimana dengan negara kita? Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak 2024. Potensi besar metaverse bisa dimanfaatkan dalam kampanye pilpres. Kandidat yang mampu mengadopsi dan memanfaatkan metaverse berpeluang keluar sebagai pemenang.

Hal ini menjadi keniscayaan karena gaya komunikasi politik old school sudah saatnya ditinggalkan. Pendekatan segar melalui metaverse dapat jadi jurus utama menarik simpati Gen-Z dan Milenial. Modal kampanye para kandidat pada akhirnya mayoritas harus dialokasikan ke pengembangan metaverse.

Lantas apa saja strategi komunikasi politik yang akan berubah? Pertama adalah kapasitas ruang. Sebelum pandemi Covid-19, kampanye akbar pilpres biasanya dilakukan di Gelora Bung Karno. Kapasitas 88 ribu pun akan dipenuhi oleh lautan manusia.

Pendekatan berbeda harus diterapkan sekarang. Bila hal itu terjadi, maka batasan ruang akan hilang. Publik yang mau berinteraksi bisa langsung ikut serta selama terkoneksi dengan internet. Tidak ada lagi desak-desakan atau kejadian seseorang kehilangan nyawa karena ikut serta dalam kampanye.

Kedua, pendekatan politainment (political entertainment) yang lebih menitikberatkan pada sisi pertunjukkan. Mulai dari nuansa, estetika desain lingkungan virtual, audio, hingga pemilihan para artis yang diundang sebagai pengisi acara. Kampanye politik akan menjelma seperti pentas musik. Penampilan seperti ini bisa mencontoh yang sudah pernah dilakukan seperti dari konser DJ Marshmellow maupun Ariana Grande di Fortnite.

Ketiga, pernak-pernik kampanye juga perlu didefinisikan ulang. Kampanye gaya lama membagi-bagikan souvenir seperti kaos, topi, maupun benda-benda yang bisa jadi alat promosi. Dalam penerapan metaverse, maka souvenir digital seperti skin yang dapat digunakan oleh avatar si pengguna dapat menggantikan barang fisik yang biasanya dibagikan di kampanye model lama.

Potensi besar metaverse dalam komunikasi politik ini belum bisa ditakar sepenuhnya. Metaverse bak pedang bermata dua. Dunia baru yang penuh dengan peluang-peluang tapi belum ada aturan jelas. Perlu digarisbawahi peluang tanpa aturan yang jelas bisa memberi kesempatan untuk pelanggaran hak dari pemilih.

Publik Amerika Serikat sudah menjadi korban saat kasus pencurian data Cambridge Analytica via Facebook. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi saat ini memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk membuat regulasi tentang metaverse.

Bila ada politisi Indonesia yang betul-betul mengadopsi metaverse, maka pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus kuat. Kedua lembaga tersebut juga perlu memiliki tim IT yang handal dalam urusan digital ataupun metaverse ini.

Komunikasi politik akan terus berjalan maju seiring perkembangan teknologi mediumnya. Mau tidak mau kita harus siap. Sampai jumpa di kampanye metaverse nanti.