Salin Artikel

Nasdem Pertimbangkan Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil untuk Diusung jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menyatakan, partainya mempertimbangkan tiga nama gubernur untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Tiga nama yang dimaksud ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Jadi 3 nama ini memang ada dalam pertimbangan di Partai Nasdem, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil. Nah kapan diputuskannya, ya nanti di 2023, tapi nama-nama ini sedang kita pertimbangkan," kata Saan dalam acara rilis survei SMRC, Selasa (15/2/2022).

Saan mengatakan, partainya memiliki kedekatan dengan tiga kepala daerah tersebut.

Ridwan Kamil merupakan gubernur Jawa Barat yang diusung sejak jauh hari oleh Nasdem pada Pilkada 2018 lalu, sedangkan Anies merupakan salah satu deklarator organisasi masyarakat Nasional Demokrat pada 2010 lalu.

"Dengan Pak Ganjar juga kita dekat," ujar Saan.

Saan melanjutkan, saat ini Nasdem juga sudah mulai menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

"Kita melakukan penjajakan untuk membangun koalisi strategis supaya bisa mengusung pasangan di 2024 yang akan datang, bagaimana membangun koalisi untuk memastikan stok yang ada sekarang ini bisa maju di 2024 yang akan datang," kata Saan.

Di samping itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat itu menilai, publik Jawa Barat cenderung terbuka dengan setiap tokoh yang menjadi calon presiden.

Hal ini ia sampaikan merespons hasil survei SMRC di mana nama Ridwan Kamil, Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang angkanya tidak terpaut jauh.

"Kalau Pak Prabowo memang sudah dua kali (maju pilpres) dan di Jawa Barat selalu menang dan menangnya selalu signifikan. Tapi terhadap pendatang baru, Pak Ganjar maupun Pak Anies, ternyata publik jabar tidak keberatan," ujar Saan.

Berdasarkan simulasi top of mind survei SMRC, Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas sebesar 13 persen, disusul Anies (12,2 persen), Prabowo (12 persen), dan Ganjar (10,7 persen), sedangkan nama-nama lainnya di bawah 3 persen dan 43,2 responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Selanjutnya, dalam simulasi semi terbuka 29 nama, Anies berada di posisi teratas dengan 17 persen, diikuti Prabowo (16,8 persen), Ridwan Kamil (16,5 persen), dan Ganjar (14,9 persen).

Dalam simulasi tersebut, ada nama Sandiaga Uno dengan 3,7 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (1,8 persen), sedangkan nama-nama lainnya di bawah 1 persen dan 23,1 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Hasil serupa juga ditemukan pada simulasi tertutup 10 nama, di mana Anies memperoleh 18,4 persen, Prabowo (18,3 persen), Ridwan Kamil (17,8 persen), dan Ganjar (15,8 persen).

"Temuan konsisten dalam berbagai simulasi, mulai dari top of mind atau jawaban spontan sampai simulasi pilihan tertutup," ujar Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad.

Ketika SMRC melakukan simulasi tertutup dengan empat nama tersebut, angka elektabilitas mereka pun cukup merata.

Ridwan Kamil memperoleh 22,2 persen, Prabowo (21,9 persen), Anies (19,3 persen), dan Ganjar (17,8) persen, sedangkan ada 18,8 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketika nama Ridwan Kamil dikeluarkan dari simulasi survei, perolehan elektabilitas tiga tokoh lainnya pun cukup seimbang.

"Prabowo mendapat dukungan 28,7 persen, Anies Baswedan 27 persen dan Ganjar Pranowo 25,1 persen. Sementara mereka yang belum menjawab sebesar 19,2 persen," kata Saidiman.

Survei ini dilaksanakan SMRC pada 5-8 Februari 2022 dengan metode wawancara melalui telepon kepada 801 responden yang merupakan warga Jawa Barat.

Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari database hasil survei SMRC sebelumnya serta dipilih acak melalui metode random digit dialing.

Margin of error survei ini diperkirakan ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/16562201/nasdem-pertimbangkan-anies-ganjar-dan-ridwan-kamil-untuk-diusung-jadi-capres

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke