Klaim Airlangga soal Skema JHT dan JKP yang "Menguntungkan" bagi Pekerja...

Perubahan ketentuan tersebut terkait dengan batas usia klaim JHT menjadi 56 tahun.

Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, JHT pada dasarnya memang dirancang sebagai program jangka panjang untuk memastikan ketersediaan dana bagi pekerja setelah tidak lagi produktif.

"Jaminan hari tua dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya jumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia," jelas Airlangga saat memberikan keterangan pers secara daring, Senin (14/2/2022).

Meski demikian, ia mengatakan, JHT tetap bisa dicairkan sebelum masa pensiun, dengan kondisi tertentu.

Misalnya, peserta telah mengikuti kepesertaan minimal 10 tahun dengan nilai yang dapat diklaim maksimal 30 persen dari JHT untuk kredit perumahan.

Sementara, untuk keperluan di luar perumahan, nilai yang bisa dicairkan paling banyak 10 persen.

Menurut Airlangga, dengan kebijakan Permenkaer Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat yang akan diterima peserta akan lebih besar.

"Dengan adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat yang akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun, yaitu di usia 56 tahun," kata Airlangga

Bagi pekerja kena PHK dapat JKP

Ia juga menjelaskan, aturan tersebut tidak mengabaikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang mengalami PHK sebelum usia 56 tahun.

Pekerja atau buruh yang mengalami PHK didaftarkan oleh perusahaan untuk mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Airlangga menegaskan, penambahan program JKP di dalam program perlindungan kerja tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial lain.

Pasalnya, besaran iuran, yakni 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat.

"Klaim JKP efektif per tanggal 1 Februari 2022. Ini mulai diberlakukan dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja," ujar Airlangga.

Simulasi perhitungan JKP dan JHT

Ia pun memaparkan simulasi perhitungan manfaat antara JHT dan JKP dengan asumsi pekerja memiliki pendapatan Rp 5 juta dan mengalami PHK di tahun kedua bekerja.

Dengan skema JHT, besaran iuran yang dibayarkan yakni 5,7 persen dari gaji. Dengan demikian, iuran yang disetorkan sebesar Rp 285.000 per bulan. Dalam dua tahun, jumlah tersebut mencapai Rp 6,84 juta.

Dalam dua tahun, nilai pengembangan diasumsikan sebesar 5 persen atau sebesar Rp 350.000. Dengan demikian, total manfaat yang didapatkan oleh pekerja bila mengalami PHK dan mencairkan JHT dalam waktu dua tahun adalah sebesar Rp 7,19 juta.

Sementara itu melalui JKP, uang iuran bulanan yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemerintah, bukan dipotong dari gaji pekerja.

Besaran iuran tersebut yakni 0,46 persen dari upah.

Lalu, besaran manfaat yang didapatkan dari program JKP yakni sebesar 45 persen dari upahnya dalam tiga bulan pertama dan sebesar 25 persen pada tiga bulan berikutnya.

Dengan demikian, bila asumsi upah pekerja adalah Rp 5 juta, maka pada tiga bulan pertama akan mendapatkan Rp 6,75 juta dan pada tiga bulan berikutnya manfaat yang didapatkan sebesar Rp 3,75 juta.

Sehingga secara total dalam waktu enam bulan setelah mengalami PHK, pekerja akan menerima manfaat senilai Rp 10,5 juta.

"Sehingga secara efektif regulasi ini memberikan Rp 10,5 dibandingkan Rp 7,19 juta," jelas Airlangga.