Calon Anggota KPU Ini Akan Komunikasi dengan DPR dalam Setiap Penyusunan PKPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Supriyanto bertanya kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz terkait teknis pelaksanaan Pemilu, terutama dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Secara spesifik, Supriyanto menanyakan tanggapan August terkait persyaratan calon anggota DPR atau calon legislatif (caleg) dalam PKPU.

Adapun dalam persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri pada legislatif. Diketahui, PKPU itu dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung (MA).

"Bagaimana menurut bapak atau saudara, apakah sistem kerja atau mungkin penyusunan PKPU yang seperti ini. Ini kan sedikit banyak membuat kegaduhan, bagaimana menurut pendapat saudara?" tanya Supriyanto dalam fit and proper test calon anggota KPU di Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

Supriyanto mengaku heran adanya PKPU tersebut. Sebab, kata dia berdasarkan UU, mantan narapidana korupsi justru diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Namun, syarat dan ketentuannya adalah harus mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana korupsi.

"Memang diperbolehkan dengan ketentuan syarat tertentu. Misalkan, (diperbolehkan) jika sudah lewat 5 tahun (dari masa pidananya) dan seterusnya," jelas dia.

Menanggapi pertanyaan itu, August Mellaz mengungkapkan, jika terpilih kelak akan membuat PKPU sesuai dengan UU yang ada.

Dia mengemukakan, jika menjadi anggota KPU, dia akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR dalam setiap penyusunan PKPU.

August juga menyadari, betapa banyak catatan dalam PKPU sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu 2019.

"Karena berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2019 lalu pasti banyak catatan masalah sehingga kita bisa review ulang dan itu kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu pada Komisi II dan DPR," jawab August.

Ia menilai, PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri banyak direspons negatif oleh partai politik.

Padahal, di sisi lain, UU sudah memberikan aturan yang jelas bahwa pencalegan terhadap mantan narapidana diperbolehkan.

"Sebenarnya, undang-undang sudah memberikan ketentuan yang tegas, memungkinkan pencalegan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tidak perlu lagi menurut saya ditambahkan interpretasi-interpretasi lain," tegasnya.